.webp)
Untuk tiga tahun beruntun, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apa kunci suksesnya?
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menjabat posisi itu pada Oktober 2019 setelah Presiden RI Joko Widodo terpilih lagi dan membentuk Kabinet Kerja Jilid II. Pada awal kepemimpinannya, Kemenpora mendapatkan predikat WTP dari BPK.
Lalu, prestasi itu dilanjutkan pada 2020 dan 2021. Itu artinya kinerja Kemenpora dianggap beres tak cuma dari segi prestasi, tapi juga soal manajemen di dalamnya. Amali senang dengan pencapaian kementeriannya ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berterima kasih kepada seluruh pegawai, baik di bidang kepemudaan maupun olahraga, dalam melaksanakan tugasnya. Menpora langsung menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenpora Tahun 2021 dari Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi di Media Center Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (13/7).
"Saya sudah sampaikan, bukan karena menterinya bagus, menterinya hebat, luar biasa, tidak. Tetapi timnya yang bagus," papar Amali dalam rilis kepada detikSport.
"Nah itu kita bangun kepercayaan sehingga menjadi satu pekerjaan bersama. Karena berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman ini (pejabat eselon I), menteri di kantor ini hanya mampir paling lama 5 tahun. Tetapi penghuni tetap kantor ini adalah beliau-beliau ini beliau adalah ASN, pejabat yang menetap di sini. Sehingga ya harus bangga terhadap kantor Ini," sambungnya.
Amali juga selalu mengingatkan para pejabat dan pegawai Kemenpora untuk menjalankan dan patuh terhadap perjanjian kinerja yang selalu ditandatangani setiap tahun. Dia tak ingin ada pegawainya yang sampai terlibat masalah.
"Saya minta untuk konsisten menjalankan itu. Bahkan saya minta kepada bapak dan ibu ini untuk perjanjian kinerja itu ditempel di ruang kerjanya. Jadi setiap pagi masuk kerja bisa dilihat kalau ini (perjanjian) saya berjanji mau melakukan ini dengan ini. Itu saja," bebernya.
Terakhir, Amali selalu berpesan kepada para bawahannya untuk menjalankan program prioritas tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan, salah satunya adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetisi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik sebagai pedoman dalam bekerja.
"Saya sudah sampaikan ke mereka terkait program prioritas perbaikan tata kelola. Karena kami meyakini dengan tata kelola yang baik, maka pelayanan berikutnya akan menjadi lebih mudah baik kepemudaan maupun olahraga. Tapi kalau tata kelolanya tidak baik, maka pasti akan berakibat kepada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga tidak akan baik," tutup Zainudin Amali.
(mrp/raw)
