Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Penetapan itu disahkan dalam acara Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI 2022.
"Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan Musornaslub untuk menentukan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028, yang terpilih adalah NTB dan NTT sebagai tuan rumah," kata Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut eks Kepala BIN ini, proses yang dilakukan cukup panjang hingga akhirnya kedua provinsi ini akhirnya ditetapkan sebagai tuan rumah.
"Semua telah dilalui dan Alhamdullilah terpilih NTB dan NTB. Saya yakin dua provinsi itu akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesungguhan Gubernur NTB, Gubernur NTT dan jajarannya sehingga proses ini berjalan lancar dan dua daerah itu terpilih dengan baik," tutur Marciano.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengatakan akan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam mempersiapkan pesta olahraga nasional tersebut dalam enam tahun ke depan, terutama terkait infrastruktur.
"Saya kira kita akan mampu untuk mengejar (penyelesaian infrastruktur) dalam enam tahun ke depan. Apalagi pesan dari Ketum KONI sangat jelas, ada yang sudah direnovasi, dan tinggal beberapa cabang yang mungkin akan kami hadirkan (bangun) seperti lapangan tenis," kata Zulkieflimansyah.
"Saya kira lapangan tenis tak terlampaui susah. Begitu pun dengan stadion utama, ini masih kami bicarakan dengan DPR, Pemerintah Pusat sehingga bisa sesuai dengan yang kami inginkan," ujarnya.
"Kami betul-betul akan junjung tinggi kehormatan ini dan melaksanakan sesukses-suksesnya PON tersebut," dia menambahkan.
Menyoal jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi, akan menjadikan PON Aceh-Sumatra Utara sebagai patokan.
"Cabornya sudah bagi dua tapi nanti kami lihat cabor yang dipertandingkan di Sumut dan Aceh berapa. Itu jadi patokan kami, dan tak akan jauh-jauh dari sana," kata Josef dalam kesempatan yang sama.
"Nanti kami juga akan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait anggaran. Tapi yang pasti tahap pertama kami akan minta ke Kemenpora agar ada Inpres dan Keppres untuk penentuan kita sebagai tuan rumah. Dengan adanya payung hukum itu, kita bisa menganggarkan dalam APBD atau APBN," Josef mempertegas.
(mcy/aff)