Heboh isu transgender di ajang tinju wanita Olimpiade Paris 2024, yakni Imane Khelif dari Al Jazair dan Lin Yu-ting dari Taiwan. IOC selaku Komite Olimpiade angkat bicara.
Imane Khelif terbaru mengalahkan wakil Italia, Angela Carini pada babak 16 besar cabang olahraga tinju wanita Olimpiade Paris 2024. Sementara Lin Yu-Ting baru akan jalani babak pertama kontra Sitora Turdibekova dari Uzbekistan, Jumat (2/8).
Banyak pihak mengecam kedua petinju tersebut dan muncul isu keduanya adalah transgender. Usut punya usut, faktanya mereka berdua punya kadar testosteron yang tinggi untuk seorang wanita atau mempunyai kromosom XY seperti yang dimiliki pria.
Angela Carini kalah dengan waktu 45 detik saja dari Imane Khelif. Carini bahkan mengungkapkan, dirinya belum pernah menerima pukulan petinju wanita segitu kuatnya dalam kariernya.
"Saya tidak pernah merasakan sakitnya pukulan seperti itu sebelumnya," ujar Carina dilansir dari Reuters.
"Saya wanita dewasa, ketika saya merasa tidak bisa melanjutkan, itu bukan berarti menyerah, itu berarti memiliki harga diri untuk mengatakan cukup," tegasnya.
Badan tinju dunia, International Boxing Association (IBA) sebelumnya telah mencoret Imane Khelif dari Al Jazair dan Lin Yu-ting dari Kejuaraan Tinju Dunia 2023. Alasannya, itu tadi, lantaran memiliki kadar testosteron yang tinggi untuk seorang wanita.
IOC (Komite Olimpiade) kemudian angkat bicara. Mereka menyebut, Khelif dan Lin bukanlah transgender dan merupakan wanita yang berhak berkompetisi.
"Kami telah melihat dalam laporan menyesatkan tentang dua atlet wanita yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024," tulis IOC dalam sebuah pernyataan.
"Kedua atlet tersebut telah berkompetisi dalam kompetisi tinju internasional selama bertahun-tahun di kategori wanita, termasuk Olimpiade Tokyo 2020, Kejuaraan Dunia Asosiasi Tinju Internasional (IBA), dan turnamen yang disetujui IBA. Namun pada tahun 2023 kemarin, mereka tiba-tiba didiskualifikasi tanpa proses hukum apa pun,"
"Aturan kelayakan tidak boleh diubah selama kompetisi berlangsung, dan setiap perubahan aturan harus mengikuti proses yang sesuai dan harus didasarkan pada bukti ilmiah," tutupnya.
(aff/krs)