Buntut Sanksi Match Fixing, Louvre Surabaya Gugat Perbasi Rp 114 M

Klub basket Louvre Surabaya tidak terima tuduhan match fixing yang dijatuhkan PP Perbasi. Louvre menggugat Perbasi ratusan miliar!

Perkara tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 261/Pdt.G/2023 dan 262/Pdt.G/2023. Jumlah gugatan sebesar Rp 114 miliar merupakan hasil perhitungan kerugian materi dan non-materi yang diderita Louvre karena sanksi Perbasi.

Seperti diketahui Perbasi memberikan hukuman berupa pembekuan terhadap Louvre yang bermain di ASEAN Basketball League (ABL) Invitational 2023. Tak cuma itu, gaji para pemain lokal yang dijaminkan ke Louvre ke Perbasi ikut ditahan.

Louvre juga harus mengembalikan uang sponsor sekaligus pemutusan hubungan kerjasama. Bahkan mereka tak dapat lagi mengikuti ABL karena hukuman Perbasi tersebut.

Makin membuat Louvre rugi besar adalah sanksi dijatuhkan atas dasar dugaan dan bukan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbuktinya tuduhan pengaturan skor.

"Gugatan ini dilakukan setelah Perbasi memberikan sanksi berupa pembekuan kepada klub Louvre Surabaya atas informasi dari situs judi online yang menuduh adanya dugaan pengaturan skor pada salah satu pertandingan Louvre Surabaya," ujar pernyataan resmi Louvre.

"Perbasi juga menahan uang gaji pemain lokal yang disetor Manajer Club Louvre kepada Perbasi pada Desember sesuai yang disyaratkan Perbasi dalam rangka menjamin terbayarnya gaji pemain Louvre."

Louvre sudah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak ada pengaturan skor dengan cara melaporkan pihak yang mengaku dari situs judi online ke Polda Metro Jaya pada 28 Februari lalu.

Louvre berharap agar kasus ini dapat dituntaskan dengan segera dan dengan adanya gugatan di pengadilan, Perbasi tidak lagi bertindak sewenang-wenang ke depannya. Selain itu mereka meminta masyarakat Indonesia khususnya pecinta basket bisa mengikuti proses sidang secara terbuka.

Rencananya sidang pertama akan dilakukan tanggal 16 Mei yang dilanjutkan 23 Mei. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari PP Perbasi.