Soal Status MotoGP Indonesia, MGPA Diminta Terbuka

"Pihak MGPA dan Parekraf perlu menyampaikan secara terbuka komunikasi dengan Dorna. Apakah ada MoU yang mempunyai kekuatan legal, apakah sudah dipastikan menggelar MotoGP 2021."

"Jangan sampai terjadi kontraproduktif. Perdebatan yang terjadi saat ini sudah kontraproduktif. Jangan sampai antusiasme yang besar menjadi kekecewaan. Jangan sampai ada simpang siur mengenai reserve date, cadangan atau mendapat keistimewaan," kata dia lagi.

Penyelesaian sirkuit untuk Menggelar MotoGP Indonesia disebut Syaiful harus menjadi prioritas untuk dikebut. Sebelumnya, MGPA sudah menjadwalkan homologasi akan dilakukan pada Juli 2021. Dengan tanggal homologasi itu, MotoGP 2021 sudah berjalan 10 seri.

"Seraya MGPA melakukan koordinasi dengan Dorna. Kami, Komisi X, mendorong ITDC memastikan infrastruktur selesai. Baik sirkuitnya atau sarana dan prasarana pendukungnya agar bisa selesai saat homologasi, atau bisa tidak dimajukan. Percuma juga kalau statusnya tidak cadangan tapi infrastruktur tidak selesai," kata Syaiful.

"Kita memang butuh event sport berkelas internasional di tahun 2021, selain Piala Dunia U-20 2021. Butuh event yang mempunyai efek sport tourism. Apapun yang terjadi, harus dipastikan untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah siap didatangi. Untuk membangkitkan ekonomi, 2021 mesti sudah bisa mendatangkan turis."

"Terkait kondisi (pandemi) saat ini, buruh afirmasi khusus. Apa diperlukan penyuntikan vaksin terkait penyelenggaraan event besar. Kalau begitu, Bali dan NTB bisa diprioritaskan."

"Untuk saat ini, yang paling penting sarana dan prasarana selesai, MGPA perlu terbuka," kata dia menambahkan.