detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Jumat, 11 Jan 2019 19:52 WIB

Dear Menpora, Dana Jangan Dikorupsi tapi Hibahkan ke Cabor Agar dapat Pahala!

Mercy Raya - detikSport
Foto: Femi Diah/detikSport Foto: Femi Diah/detikSport
Jakarta - Dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) disayangkan sejumlah pengurus cabang olahraga. Sebab, mereka kerap pontang-panting mengisi kas.

Dalam perkara suap dana hibah KONI, KPK menetapkan lima tersangka. Termasuk, tiga pegawai Kemenpora Mulyana (deputi IV Kemenpora), Adhi Purnomo (pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora), dan Eko Triyanto (staf Kemenpora).

Menurut KPK korupsi dilakukan dengan adanya fee yang disepakati sebesar 19,13 persen dari total hibah senilai Rp 17,9 miliar (Rp 3,4 miliar). Di antara dana itu seharusnya digunakan untuk SEA Games 2019 Filipina.

Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti, tak habis pikir dengan situasi itu. Apalagi, pengajuan proposal kerap dipangkas.


"Saya tak mau negative thinking, cuma kalau ada sisa, kenapa kami tak dibagi, kami butuh, kan prioritas. Lebih baik dibagi ke kami, dapat pahala," kata Susy ketika ditemui di Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (11/1/2019).

Susy menilai, selama ini, pemerintah sudah cukup membantu, namun masih belum optimal. Sebab, saat anggaran pelatnas 2018 ada beberapa elemen yang ditolak penganggarannya karena tidak masuk yang diakomodir pemerintah. Salah satunya, tempat tinggal pelatnas dan shuttlecock.

Dari pengajuan senilai Rp 25 miliar, pemerintah menyetujui untuk mengalirkan dana sebesar Rp 18,3 miliar. Itupun PBSI masih mengembalikan sisa anggarannya karena ada beberapa yang tidak masuk aturan.

Nah, untuk anggaran pelatnas tahun ini mereka berancang-ancang untuk mengajukan lebih dari jumlah sebelumnya pada anggaran tahun lalu, lebih dari Rp 25 miliar. Fokus menuju olimpiade salah satu faktornya.

Rinciannya, akomodasi atlet untuk perjalanan Asia saja tembus Rp 25 juta termasuk pesawat, hotel, dan makan. Sementara untuk uji coba ke Eropa sekitar Rp 40 juta tiap atlet.

"Kalau dibilang kami masih perlu sekali (anggaran). Karena untuk bisa masuk olimpiade yang penting try out. Badminton ini setahun itu bisa 60 pertandingan. Kami berharap sekali pemerintah akan banyak membantu karena dari pembinaan pun kami berkesinambungan sementara target ke kami cukup tinggi. Jadi harusnya target prioritas maka anggarannya prioritas (juga) dong," jelas peraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona ini.

Susy juga menilai secara organisasi sejak Asian Games 2018 sudah baik tinggal verifikasinya kebutuhan cabor harus lebih selektif lagi. Jangan cabang olahraga yang jelas abu-abu lancar saja verifikasinya. Sementara cabang olahraga prioritas yang sudah jelas dipersulit.

"Seperti contoh PBSI, kami yang benar-benar riil tinggal di sini, banyak di pertanyakan ini apa? ini apa?. Tapi yang cabor abu- abu lancar saja. Tolong dapat perhatian di sana. Kami target prioritas cabor prioritas tapi dana ditekan," istri legenda bulutangkis Alan Budikusuma ini mengharapkan.

(mcy/fem)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com