.webp)
Permintaan federasi bulutangkis dunia, BWF, atas insiden di All England 2021 dinilai kurang. Indonesia disarankan menuntut ke Pengadilan arbitrase olahraga.
Permintaan maaf ini tertuang dalam keterangan resmi yang ditandatangani Presiden BWF Poul Erik Hoyer Larsen per tanggal, Minggu (21/3/2021), lima hari insiden tim Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021. Surat itu ditujukan ke Menpora Zainudin Amali.
Pakar HI Universitas Airlangga Joko Susanto menyebut permintaan maaf itu harusnya tidak disampaikan saat All England sudah berakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko juga menyebut permintaan maaf itu bukan atas dasar inisiasi BWF sendiri tapi lebih karena adanya ultimatum pemerintah Indonesia.
"Sebenarnya terlambat. Ada dua hal.
Mestinya proses itu terjadi di hari pertama dan Indonesia tidak ikut serta itu harusnya sudah minta maaf," tutur Joko kepada detikcom, Selasa (23/3/2021).
"Dan mereka minta maaf itu tidak bisa dikatakan muncul atas inisiasi BWF. karena sebelumnya sudah muncul ultimatum dari Indonesia kalau tidak minta maaf akan membuat ini lebih serius," imbuhnya.
Menurut Joko, permintaan maaf BWF juga terkesan hanya menyayangkan ketidakikutan tim bukutangkis Indonesia. Tapi tidak ada pernyataan justifikasi tentang adanya ketidakadilan dan diskriminatif secara spesifik.
"Permintaan maaf yang belakangan ini harus lebih dari itu. Kan itu dilihat dari kontennya hanya menyayangkan ketidakikutan Indonesia. Dan tidak secara khusus menjustifikasi adanya ketidakadilan dan diskriminatif," terangnya.
Joko kemudian menilai sikap yang ditunjukan pemerintah Indonesia terkait insiden All England sudah sesuai jalur dalam menjaga marwah bangsa. Hal itu terlihat dari instruksi yang diberikan mulai dari level presiden hingga lapangan.
"Sebenarnya reaksi terkait dengan persoalan All England ini lumayan. Jadi beberapa hal on the track dalam artian dari mulai presiden sampai di level lapangan ada instruksi jelas," jelas pria yang juga salah satu pengurus di PBSI Jatim itu.
"Memang tidak bisa dibiarkan karena adanya diskriminatif dan ketidakadilan. Karena itu protes kemarin itu sudah tepat dan mungkin menjadi protoype upaya jika terjadi di masa depan. Karena kalau soal badminton ini kan kita harus melihatnya beda. Di tempat (bidang lain) kita memang middle power. Tapi kalau badminton ini kan superpower," jelas Joko.
Joko juga mendukung jika Kemenpora akan memutuskan langkah mengadukan BWF ke pengadilan arbitrase olahraga. Meski begitu, pemerintah harus solid dan didukung dengan data-data yabg valid. Sebab dengan begitu, insiden All England akan menjadi pelajaran terutama pihak penyelenggara agar ak terulang ke depannya.
"Yang paling relevan kalau itu harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS saja, gak apa-apa. Kalaupun dibawa ke sana Indonesia harus hadir sebagai tim yang solid, data yang kuat dan dari situ tujuannya yaitu, satu mengklarifikasi persoalan yang sesungguhnya dan mendapatkan keadilan kemudian menjadi pelajaran yang besar kemudian untuk penyelenggaranya," kata dia menegaskan mengenai insiden All England 2021.
Simak video 'Tuntut BWF Tanggung Jawab, Black Shuttlecock Bertebaran di Medsos':
