Nasib 3 Turnamen Bulutangkis di Indonesia, di Tengah Ancaman Sanksi

Mercy Raya - Sport
Jumat, 08 Okt 2021 17:10 WIB
BIRMINGHAM, ENGLAND - MARCH 10: A shuttlecock is seen on the court in between games during Day 6 of the Yonex All England Badminton Open at NIA Arena on March 10, 2013 in Birmingham, England. (Photo by Ben Hoskins/Getty Images)
Foto: Ben Hoskins/Getty Images
Jakarta -

Di tengah ancaman sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA) terhadap Indonesia, PBSI menjelaskan nasib tiga turnamen bulutangkis bergengsi yang tahun ini akan digelar Bali, Indonesia.

Menurut Kabid Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto, dirinya langsung berkoordinasi dengan Badminton World Federation (BWF) seiring munculnya pemberitaan Indonesia terancam sanksi WADA akibat tak patuh dalam prosedur antidoping,

Dari hasil pembicaraan tersebut, ia menegaskan bahwa menyatakan tiga turnamen internasional yang akan digelar di Bali tahun ini akan tetap bisa berjalan terus. Tiga turnamen internasional tersebut ialah Indonesia Masters yang bakal digelar pada 16-21 November, Indonesia Open (23-28 November), dan ditutup dengan BWF World Tour Finals (1-5 Desember).

"Turnamen di Bali nanti dipastikan tidak ada masalah. Bisa berlangsung sesuai jadwal. Tiga turnamen bulutangkis internasional itu tetap bisa digelar," kata Roedy dalam rilis PBSI.

Menurut Roedy, penggunaan nama "Indonesia" di tiga ajang kelas dunia yang bakal berlangsung November nanti di Bali, tetap diizinkan oleh BWF. Alasannya, ajang ini sudah lama masuk dalam kalender BWF.

"Dari pihak BWF, tidak ada masalah. Bisa jalan terus, karena kejuaraan tersebut sudah lama dijadwalkan oleh BWF," sebut Roedy.

Menyoal pelarangan nama Indonesia di berbagai ajang kejuaraan seperti SEA Games, Asian Games, dan juga di Piala Thomas dan Uber yang mulai bergulir di Aarhus, Denmark, pada pekan ini, Roedy belum bisa berkomentar lebih banyak.

"Kami menunggu arahan dan menanti bagaimana sikap pemerintah Indonesia menyikapi masalah ini. Saya mewakili PBSI belum bisa berkomentar banyak dan menunggu pernyataan pemerintah lebih dahulu," ujar Roedy.

(mcy/krs)