.webp)
Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) memutuskan menggunakan tiket bagi 40 cabang olahraga Asian Games. Namun, niatan INASGOC terkendala lantaran tiket tersebut juga dikenakan pajak.
Ketua INASGOC berupaya agar pemerintah DKI Jakarta bisa membebaskan pajak lantaran di Host City Contract sejatinya tertulis tiket bebas pajak. Tapi, sepertinya pihak DKI keberatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mestinya Bapak anies mempertimbangkan lah apalagi saya mendengar juga bahwa Asian Games ini bukan semata-mata orang datang bergembira, bersorak sorai karena atletnya menang, tapi ini adalah momentum edukasi, pendidikan, pelatihan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri bagi semua yang hadir. Saya kira momen ini harus diberikan terobosan agara ada penguran itu," kata Imam di Wisma Kemenpora, Senayan, Selasa (22/5/2018).
"Saya baru mendengar ini. Tetapi Bapak Gubernur saya kita sangat responsif sekali," tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan persoalan pajak bisa ditiadakan asal ada dasar hukumnya.
"Pajak memang wajib tapi bagaimana ada klausul yang memungkinkan itu bisa diminimalisasi." kata Gatot.
"Lagipula eventnya belum tentu setiap saat harusnya lembaga terkait tak perlu takut. Toh tinggal mencari justifikasi saja. Kami berharap satu dua pekan ini DKI bisa mengambil keputusan karena jika saat injury time kerepotan dan menggangu strategi komunikasi kami."
Gatot menyebut INASGOC membutuhkan dana tersebut dan salah satunya bersumber dari tiket, kendati jumlahnya tidak signifikan. Dengan dibebaskannya pajak maka itu akan sangat membantu.
"Kami belum tahu berapa tapi tergantung pajak yang bisa dikurangi. Tapi jika masih diberlakukan maka pendapatan kami akan berkurang, kedua tiket akan berkurang 30 persen. Kemudian jika seawal mungkin dapat pajak akan memudahkan kami merayu publik untuk datang ke venue-venue yang ada, khususnya venue yang diperkirakan penontonya sepi," tutupnya.'
(mrp/mrp)
