28 Anggota KONI Tinggalkan Musornas

28 Anggota KONI Tinggalkan Musornas

Mercy Raya - Sport
Selasa, 02 Jul 2019 18:03 WIB
28 Anggota KONI walk put dari Musyawarah Olahraga Nasional KONI 2019 (Rengga Sancaya)
Jakarta - Sebanyak 28 anggota KONI Pusat memutuskan walkout dari Musyawarah Organisasi Nasional (Musornas) KONI Pusat. Mereka menyebut musyawarah cacat hukum.

Musornas KONI Pusat yang berlangsung di Hotel Sultan, Senayan, Selasa (2/7/2019), sudah panas sejak awal. Sejumlah anggota menyatakan keberatannya, selain soal tata tertib, juga terkait potensi digelarnya pemilihan umum secara aklamasi.

Sejak berlangsung proses penjaringan dan penyaringan, Musornas KONI Pusat memunculkan banyak protes terutama dari kubu pemenangan Muddai Madang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT




Tim pemenangan yang diwakili Ganjar Razuni, dari Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB Porserosi), keberatan wakil yang diusungkan tidak memenuhi syarat administrasi. Padahal, menurut mereka Muddai sudah memenuhi 30 persen suara anggota. Sementara, calon lain, Marciano Norman, yang diusung kubu lain lolos.

Tapi Musornas bersikukuh dengan tetap memunculkan satu nama saja, yakni Marciano Norman. Atas dasar keberatan itu, 28 anggota KONI memutuskan untuk walkout.

"Kami dari para peserta dari tim Muddai Madang menyatakan walk out dari arena Munas, alasan saat Penyaringan TPP telah melakukan pelanggaran Ad/ART, tak memihak salah satu calon agar terpilih secara aklamasi. Hasil verifikasi tidak mendapatkan calon dari tim kami," kata Syaiful Yahum, Ketua Umum KONI Daerah Sumatera Barat, mewakili rekan-rekannya.




"Langkah kami akan melaporkan ini kepada pemerintah karena proses ini tidak benar. Jadi pemerintah atas nama negara harus hadir untuk membenarkan ini," timpal Ganjar.

Menpora Imam Nahrawi sendiri tidak hadir dalam Musornas. Menteri asal Bangkalan itu tengah berada di Pacitan, Jawa Timur. Soal itu, Ganjar tak tahu menahu karena undangan kepada Menpora menjadi wewenang dari panitia.

"Itu kewenangan panitia untuk mengundang (pemerintah) tapi pemberitahuannya nampaknya last minute. Jadi ada kegamangan," kata Ganjar.

"Kami meminta, mohon, agar pemerintah mengambil alih jadi Musornas bisa diulang. Namun, semua tergantung perkembangannya bagaimana," demikian dia.







(mrp/mrp)

Hide Ads