.webp)
AFC meminta pemerintah Malaysia untuk tak mencampuri masalah antara Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) dengan FIFA. Intervensi pemerintah bisa berdampak fatal.
FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM atas skandal manipulasi dokumen tujuh pemain naturalisasi Malaysia. FAM didenda 350 ribu Swiss Franc (Rp 7,3 miliar), sementara ketujuh pemainnya dihukum larangan bermain 12 bulan.
FAM sudah mengajukan banding kepada FIFA, tapi ditolak. FAM sekarang mencoba menggugurkan sanksi yang didapat ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: FIFA Bisa Hukum Malaysia Lebih Berat! |
Asosiasi Sepakbola Asia (AFC) turut menyoroti masalah yang didapat FAM. Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tak melakukan intervensi kepada FAM.
Meski FAM saat ini menghadapi krisis akibat sanksi FIFA, pemerintah Malaysia tak dapat membuat arahan untuk menekan para pejabat FAM. Windsor menyebut tugas pemerintah dalam dunia sepakbola adalah mendukung pembangunan, bukan mengelola atau mendikte administrasi federasi.
"Meskipun FAM sedang dalam krisis, kementerian atau menterinya tidak dapat memerintahkan pejabat FAM untuk mengundurkan diri. Mereka tidak dapat melakukannya, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota," kata Windsor, dilansir dari News Strait Times.
"Saat membuat pernyataan, Anda harus berhati-hati agar tidak melanggar independensi FAM," dia menambahkan.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur, tidak boleh memberikan instruksi apa pun, tidak boleh memengaruhi," tegasnya.
Seperti diketahui, FIFA mengatur kedaulatan anggota federasi sepakbola setiap negara untuk mengelola organisasinya tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Hal ini tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan FIFA.
Indonesia pernah merasakan hukuman berat dari FIFA setelah intervensi pemerintah dalam urusan internal PSSI pada 2015. FIFA membekukan PSSI dan menyebabkan RI tak bisa berpartisipasi dalam turnamen internasional selama beberapa waktu.
Saksikan Live DetikSore:
(bay/krs)
