Hal tersebut dikatakan Andi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/3/2011), menyusul kebijakannya atas nama pemerintah untuk tidak lagi mengakui PSSI di bawah kendali Nurdin Halid. Semua aktivitas persepakbolaan diambil alih dan diawasi oleh KONI/KOI.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan pemerintah tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan kepada kepengurusan PSSI yang sekarang ini, dan seluruh kegiatan keluarganya, sampai terbentuk pengurus yang baru yang kredibel sesuai aturan-aturan FIFA dan standar kekeluargaan seluruh Indonesia," tutur Andi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menpora menambahkan, pihaknya dan KONI/KOI terus melakukan komunikasi dengan FIFA, antara lain untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli akses terhadap badan sepakbola dunia itu.
"Dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus PSSI yang bisa. Kata FIFA begini-begitu, ternyata berbeda dari yang dikatakan langsung dengan FIFA. Kita sudah mencari solusi terbaik," tukas menteri yang juga politisi dari Partai Demokrat itu.
Mengenai pernyataan Nurdin Halid yang meminta Presiden SBY untuk memecat dirinya, Andi mengaku menanggapinya dengan tertawa saja. Ia juga siap menghadapi apabila Nurdin akan menggugat dirinya.
"Namanya warga negara, silakan saja kalau mau melakukan gugatan. Pemerintah melakukan kebijakannya berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dan karena itu maka harus bisa diperjuangkan sesuai peraturan perundang-undangan," jawab Menpora.
(a2s/din)











































