DetikSepakbola
Jumat 29 Mei 2015, 14:45 WIB

Ketika Isu PSSI Makin Jauh Masuk ke Ranah Politik

- detikSport
Ketika Isu PSSI Makin Jauh Masuk ke Ranah Politik
Jakarta -

Jargon menjauhkan sepakbola dari politik sepertinya tidak berlaku di Indonesia. Masalah PSSI saat kini masuk kian jauh ke ranah politik, sampai ke gedung parlemen.

Sudah beberapa kali kisruh sepakbola ditanggapi oleh Komisi X DPR RI, yang rupanya saat ini sangat reaktif pada soal sepakbola. Ketika Menpora Imam Nahrawi membentuk Tim Sembilan, mereka membuat audiensi. Saat Kompetisi ISL diundur, mereka bikin audiensi juga. Pun ketika Imam membekukan PSSI yang dianggap membangkang negara, DPR juga meluangkan waktu untuk memanggil dan atau menerima kunjungan orang-orang sepakbola.

Hari ini, Jumat (29/5/2015), Komisi X kembali mengagendakan waktunya untuk mengurus sepakbola. Temanya adalah keluhan Persipura Jayapura yang tak jadi bertanding melawan klub Malaysia, Pahang FA, di babak 16 besar Piala AFC hari Selasa lalu. Penyebabnya, tiga pemain asing Pahang FA tidak memperoleh visa di bandara Soekarno-Hatta, dan mereka memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tampak mencolok mata saat mengikuti audiensi dengan perwakilan Persipura dan PSSI. Dia memakai kaus "Mutiara Hitam".

"Saya harus jelaskan dulu posisi saya. Karena mereka datang ke saya untuk menyampaikan aspirasi. Kebetulan saya ini juga sudah didaulat oleh Ketua Persipura sebagai suporter. Maka saya pakai baju persipura hari ini. Mohon maaf saya agak berpihak ya," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Fahri antara lain membahas soal penolakan visa oleh pihak imigrasi bandara Soeta, yang disebutnya sebagai kesalahan Kemenpora -- seperti yang juga sejak awal dituduhkan pihak Persipura.

"Posisi Persipura ini sangat unik karena ditolak masuknya Pahang FC kemarin oleh surat kuasa Kemenpora, Menpora ternyata punya kuasa untuk mengganggu ini," ujar Fahri.

"Saya sebagai ketua Panja UU Imigrasi sangat kaget. Karena di dalam perdebatan UU Imigrasi, kami sedang memperjuangkan untuk imigrasi sebagai institusi yang independen. Yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Di dalam menentukan keputusan boleh keluar atau masuknya seseorang berdasarkan kepada Konvensi internasional. Tiba-tiba dengan surat Menpora, direktorat imigrasi luar biasa mau di intervensi. Ini sebetulnya melukai nafas dan ruh dari UU Imigrasi itu sendiri. Kalau pemerintah ngotot dengan sikap ini, ini berbahaya sekali. Ini soal kecil sebetulnya tapi karena sifat ceroboh dari Pemerintah ini bisa berakibat fatal bagi kita."



Fahri juga berbicara soal pembekuan PSSI dan potensi sanksi yang akan dijatuhkan FIFA. Hanya saja ia tidak menyinggung soal FIFA yang saat ini sedang disorot dunia, karena sejumlah petingginya ditangkap polisi Swiss atas kerja sama dengan FBI, karena diduga melakukan banyak prakter kotor selama bertahun-tahun.

"Apa kata dunia kalau kita dibekukan? Kayak kita ini negara barbar gak jelas gitu. Padahal kita ini negara beradab, negara demokrasi, semua berjalan dengan baik ya. Indonesia adalah negara demokrasi nomor 3 terbesar didunia. Dan kita ini negara beradab, negara berdaulat, negara hukum yang dihormati oleh dunia. Tiba-tiba ada tindakan ini, mencoreng muka kita. Bukan cuma bagi keutuhan bangsa kita sendiri tapi karena ini kebahagiaan rakyat ya. Tapi juga di mata internasional, kita juga tercoreng," tuturnya.

Tidak sampai di situ, Fahri juga mendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla ketimbang Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi dari awal selalu mengatakan mendukung apapun langsung yang diambil Menpora untuk memperbaiki tata kelola sepakbola, supaya lebih berprestasi juga -- sedangkan JK meminta Menpora mencabut SK pembekuan PSSI dan membiarkan PSSI dijalankan oleh pengurusnya saat ini.

Baca juga:
- Jokowi Kembali Nyatakan Dukungan ke Menpora dalam Benahi Sepakbola Nasional

- Menurut Wapres JK, SK Pembekuan PSSI Akan Dicabut

"Ada misteri dalam komunikasi kita dengan Presiden khususnya. Sebetulnya kita tidak tahu maunya Presiden. Sebab kalau Wakil Presiden sudah kelihatan maunya, mengatakan PSSI jalan terus, maka seharusnya sebagai dwitunggal konsepsi presidentialisme kita itu, tidak ada kata lain juga dari presiden. Karena Wapres adalah presiden juga dalam satu lembaga kepresidenan," ujar Fahri.

"Tapi kok tiba-tiba ada permainan di tengahnya? Ini saja sudah salah. Ini saja sudah bertentangan dengan UU Lembaga kepresidenan. Karena dia harus tidak mengirim sinyal berbeda-beda pada rakyat. Dia harus utuh sebagai pemimpin. Tidak boleh beda sikap, ini saja bisa dipersoalkan. Saya secara pribadi, meskipun saya pimpinan dewan, tapi saya secara pribadi kalau Menpora hari ini tak juga mengaktifkan kembali PSSI, saya secara pribadi akan menjadi bagian dari gerakan untuk mengusulkan hak interplasi kepada Pemerintahan Jokowi. Karena menurut saya, ini kecil seharusnya, tapi kemudian jadi besar karena ngawurnya pemerintah. Interplasi kepada pemerintah dan mungkin dibelakangnya ada Jokowi.

"Boleh jadi kalau Jokowi yang kena, kenalah sekalian. Gak boleh ada yang sembunyi di dalam kasus ini. Lempar batu sembunyi tangan tidak boleh. Ini negara transparan dan demokrasi. Siapa yang bersalah harus diusut. Siapa yang menekan Menpora supaya bertahan pada sikapnya mesti diusut. Lalu saya tak komunikasi pakai Facebook. Saya gak lihat statusnya dia di Facebook. Kami kirim surat pakai Garuda ke Jokowi. Pakai Garuda bukan pakai Facebook. Kita lihat aja nanti. Ini nyebelin sih ya. Jangan-jangan Jokowi terlibat. Pak Jokowi terlibat dalam masalah ini. Jangan sampai Pemerintah lebih amatir dari PSSI," demikian Fahri Hamzah, wakil ketua DPR RI.




(Andi Abdullah Sururi/Doni Wahyudi)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed