.webp)
Hal itu disampaikan oleh Deputi IV Kemenpora Gatot S Dewa Broto, kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (11/9). Dia membenarkan bahwa surat itu memang keputusan dari pemerintah.
"Iya betul ada surat tersebut, dan itu rekomendasi dari pemerintah karena adanya surat permintaan dari PSSI melalui suratnya," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, nama Makassar muncul sebagai tuan rumah adalah ketika Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu yang disuarakan oleh beberapa anggota. Namun pada prosesnya, Komite Eksekutif PSSI tiba-tiba memutuskan bahwa Makassar jadi venue kongres PSSI pada 17 Oktober mendatang.
Keputusan itu mendapatkan keberatan dari sejumlah anggota PSSI. Seperti yang disampaikan oleh Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar dan Manajer Persatu Tuban, Fahmi Fikroni. Mereka menilai PSSI telah mengambil keputusan sepihak.
Mereka meminta kepada federasi sepakbola Indonesia itu memindahkan tempat kongres ke tempat netral karena ditakutkan akan diganggu oleh oknum-oknum tertentu. Potensi tidak netral juga disebabkan salah satu calon ketua umum (Erwin Aksa) berasal dari Makassar.
Ketua Komite Pemilihan (KP) Agum Gumelar juga sempat menampung aspirasi dari anggota PSSI agar penyelenggaraan kongres dipindahkan ke tempat lain. Namun PSSI menyatakan bahwa keputusan itu sudah bulat.
Penentuan tempat Kongres diakui oleh Gatot memang wewenang PSSI. Tapi pemerintah memberikan pertimbangan semata-mata ingin menjaga semangat reformasi sepakbola Indonesia.
"Karena ada permintaan dari PSSI tersebut, maka hak pemerintah untuk juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan. Poinnya sudah clear, bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI," tambah Gatot.
"Sekali lagi, tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol di tempat lahirnya PSSI."
 |
(ads/a2s)
