sepakbola
Follow detikSport Follow Linkedin
Rabu, 26 Des 2018 18:01 WIB

Dilarang Ikut Kompetisi Musim 2019, PS Mojokerto Putra Ajukan Banding

Enggran Eko Budianto - detikSport
Foto: Enggran Eko Budianto/detikSport Foto: Enggran Eko Budianto/detikSport
Mojokerto - Akibat terlibat pengaturan skor, PS Mojokerto Putra dijatuhi sanksi larangan mengikuti kompetisi Liga 2 2019 oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Manajemen klub mengajukan banding ke Komisi Banding PSSI.

Komdis PSSI mengumumkan sanksi untuk PSMS itu pada Sabtu (22/12) tertanggal 19 Desember. Dalam hukuman itu juga disebut hukuman seumur hidup pemain mereka, Krisna Adi Darma.

PSMP meresponsnya. Kuasa Hukum klub dan Presiden PSMP, Firman Efendi, menggelar jumpa pers yang dihadiri media dan puluhan MP Mania, suporter PS Mojokerto Putra.

"Putusan Komisi Disiplin PSSI tanggal 19 tidak didasarkan pada fakta yang ada," kata Putra kepada wartawan saat jumpa pers di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mojokerto, Jalan Jayanegara, Rabu (26/12/2018).


Soleh menjelaskan Komdis PSSI menjatuhkan sanksi secara sepihak kepada PS Mojokerto Putra. Sebab, hingga kini, klub di Liga 2 itu tak pernah dipanggil oleh Komdis PSSI. Sehingga, manajemen klub tak bisa membela diri terkait tuduhan pengaturan skor tersebut.

Ditambah lagi putusan Komdis PSSI terhadap PS Mojokerto Putra didasarkan pada hasil analisa Genius Sport, selaku official data management platform partner. Sholeh menilai lembaga tersebut tidak kredibel untuk menguak adanya praktik pengaturan skor. Seharusnya PSSI meminta pendapat lembaga yang kredibel setelah mendengarkan keterangan dari manajemen PSMP.

"Bahwa dalam pasal 72 (Kode Disiplin PSSI) dicantumkan di situ kalau memang ada keterlibatan di dalam pengurus klub, selain klub, pengurusnya juga dihukum. Faktanya tak ada satu pun pengurus PSMP (PS Mojokerto Putra) yang dihukum. Kenapa tidak dihukum? Karena, dalam putusan itu tidak dijelaskan siapa-siapa yang terlibat dalam pengaturan skor ini," dia menjelaskan.

Selain itu, Soleh meminta agar klub-klub lain yang diduga terlibat pengaturan skor juga dijatuhi saksi. Dalam tuduhan PSMP terlibat pangaturan skor itu, mereka menghadapi Aceh United. Juga melawan Gresik United dan Kalteng Putra.

"Ketiga klub juga harus dihukum. Kami menuntut keadilan. Dalam putusan ini tak pernah dijelaskan tanggal berapa, pada menit berapa, pemain siapa yang yeng terlibat pengaturan skor. Tiba-tiba dihukum. Ini preseden buruk, orang dihukum tanpa melakukan pembelaan. Dihukum seumur hidup ini membunuh karir pemain. PSMP dihukum setahun larangan bermain, tentu sama saja Komdis mematikan sepakbola di Kabupaten Mojokerto," dia mengungkapkan.

"Kami harus melawan secara hukum ke Komite Banding agar menganulir putusan ini," dia menegaskan.

PSMP dijatuhi sanksi larangan mengikuti kompetisi Liga 2 musim 2019 oleh Komdis PSSI akibat terlibat pengaturan skor. Pertandingan yang diatur adalah saat menghadapi Gresik United 29 September 2018, saat melawan Kalteng Putra 3 dan 9 November 2018, serta saat menghadapi Aceh United 19 November 2018.

Selain itu, PSSI juga menghukum Krisna Adi, pemain PS Mojokerto Putra karena terbukti ikut menjalankan praktik match fixing. Ia sengaja membuat timnya kalah.

Dalam pertandingan PS Mojokerto Putra melawan Aceh United di 8 besar Liga 2 19 November 2018, Krisna Adi asal-asalan mengeksekusi penalti.

PS Mojokerto Putra pun gagal promosi ke Liga 1. Klub yang dikelola Vigit Waluyo, sosok yang disebut-sebut 'pemain' sejumlah pengaturan skor di Tanah Air itu, kandas di babak delapan besar.

(fem/fem)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed