Piala Dunia U-20 di Indonesia Mundur 2 Tahun, Stadionnya Bagaimana?

Mercy Raya - Sepakbola
Senin, 28 Des 2020 20:00 WIB
Menpora Zainudin Amali meninjau renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali, Sabtu (14/11/2020).
Menpora Zainudin Amali saat menunjau persiapan salah satu venue Piala Dunia U-20 di Indonesia. (Foto: dok. Kemenpora
Jakarta -

Menpora Zainudin Amali bicara soal nasib venue yang masih dalam tahap renovasi menyusul penundaan Piala Dunia U-20 2021. Apa katanya?

FIFA telah membatalkan Piala Dunia U-20 2021 pada 24 Juli lalu. Meski begitu, Indonesia masih akan menjadi tuan rumah ajang yang sama di tahun 2023.

Padahal beberapa venue di Indonesia sedang dalam tahap renovasi melalui anggaran negara yang dikucurkan pemerintah.

Bahkan beberapa sudah ada yang mendekati siap digunakan karena renovasi start yang lebih awal dibanding venue lainnya. Misalnya Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang yang pembiayaannya dari Pemprov Sumatera Selatan.

Nasib pemeliharaannya pun menjadi tanda tanya karena venue baru bisa digunakan untuk Piala Dunia baru dua tahun lagi.

Menpora Zainudin Amali menjelaskan jika terkait pemeliharaan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pemeliharaan hingga akhir 2021. Untuk tahun berikutnya, pemeliharaan diserahkan ke daerah masing-masing sampai akhir 2022.

"Tapi kami akan evaluasi apabila masih perlu diperbaiki, begitupun dengan Kementerian PUPR akan bertanggung jawab memperbaikinya hingga 2023. Karena pasti kan ada pemakaian, tak digunakan saja kerusakan, apalagi dipakai pasti ada kerusakan sedikit," kata Amali usai melakukan rapat virtual lintas menteri dan perwakilan enam provinsi terkait Piala Dunia, pada Senin (28/12/2020).

Sehubungan itu, Menpora juga menyampaikan kemungkinan adanya revisi payung hukum, yakni Inpres (Instruksi Presiden) maupun Keputusan Presiden (Keppres). Sebab, payung hukum yang selama ini digunakan untuk Piala Dunia U-20 2021.

"Kami juga berharap ada surat resmi dari FIFA. Untuk itu, kami sudah minta ke PSSI untuk berkoordinasi terkait surat resmi penundaan. Sebab, berbagai persiapan sudah dilakukan, seperti masterplan, serta merancang struktur INAFOC," ujar Zainudin Amali.

"Nanti Bapak Menko PMK akan melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden RI," dia menambahkan.

(mcy/cas)