Menanti Iktikad Baik PSM Lunasi Gaji Pemain Sebelum Kick off Liga 1

PSM Makassar tak kunjung melunasi tunggakan gaji terhadap 17 pemainnya. Padahal ada ancaman sanksi tak bisa berkompetisi buat Juku Eja.

Putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) pada awal April 2021 belum diindahkan PSM Makassar hingga saat ini. Mereka diputuskan NDRC harus melunasi tunggakan gaji sebesar Rp 6 miliar.

Sanksinya tak main-main, yakni larangan mendaftarkan pemain selama 3 periode. Dengan sanksi itu dipastikan akan menghalangi PSM untuk berkompetisi di Liga 1 2021 yang akan kick off mulai 27 Agustus.

NDRC Indonesia memberikan tenggat waktu selama 45 hari kepada PSM untuk melunasi hutangnya yang jatuh tempo pada awal Juni lalu. Artinya, sanksi larangan mendaftarkan pemain buat PSM saat ini sudah berlaku karena sudah lewat dari ketentuan jatuh tempo.

Namun, sanksi itu bisa dicabut kalau sewaktu-waktu PSM Makassar melunasi hutangnya. Berdasarkan perkiraan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), PSM masih bisa melunasi hutangnya maksimal sampai H+7 setelah kick off kompetisi.

Lewat dari tenggat itu, PSM sah dilarang mendaftarkan pemain. Menjelang kick off Liga 1, belum ada tanda-tanda bagi PSM untuk melunasi kewajibannya meski putusan NDRC sudah diambil sejak awal April.

Soal ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) tak berani menyatakan dengan tegas bahwa PSM sudah pasti akan terhukum larangan berkompetisi andai tak melunasi kewajibannya. Operator kompetisi masih mempelajari masalah PSM ini.

"Soal update-nya, saya belum dapat info terkini karena masih diurus PSSI dan tim kompetisi. Nanti saya cek. Ini semestinya ditanya ke PSM, saya belum tahu detailnya dan harus melihat dokumennya lagi. Mudah-mudahan ada progress, tapi saya belum update makanya belum bisa jawab," kata Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita kepada detikSport.

"Ya itu kan aturan FIFA (klub penunggak dilarang berkompetisi), dampaknya bukan ke LIB, tapi ke semua stakeholder sepakbola. Tapi saya nggak baca detail jadi nggak begitu bisa menjawab. Daripada saya salah, itu kan ada urusannya dengan NDRC," ujarnya soal potensi PSM tak bisa berkompetisi di Liga 1 2021.

APPI menanggapi hal itu. Mereka menegaskan bahwa keputusan NDRC punya kekuatan hukum yang mengikat sehingga sanksinya pasti akan berjalan buat klub penunggak gaji pemain.

Tak akan ada toleransi bagi klub penunggak untuk diloloskan berkompetisi. Tak hanya ke PT LIB, APPI juga sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk menjalankan putusan NDRC andai pada akhirnya PSM tak juga melunasi kewajibannya.

"Jadi untuk putusan NDRC harus dipatuhi. Jika ada yang melanggar atau tidak diikuti, maka ada kewenangan pada PSSI dan PT LIB. Karena PT LIB operator yang menyelenggarakan kompetisi. Maka yang ini yang disampaikan, ini sudah disampaikan kepada PSSI," tutur Legal APPI Jannes H. Silitonga, saat memberikan keterangan virtual, Jumat (13/8/2021).

"Ini sama seperti dengan jika pemain asing bersengketa di DRC seperti itu, FIFA akan memberi warning. Kalau ingin berkompetisi harus melaksanakan keputusan hukum yang sudah tetap. Makanya NDRC Indonesia menyampaikan kepada PSSI, sehingga PSSI lah yang bisa membuat keputusan sesuai dengan putusan NDRC," ucapnya.