'Saatnya PSSI-PT Liga Indonesia Baru Berjiwa Ksatria: Mundur!'

'Saatnya PSSI-PT Liga Indonesia Baru Berjiwa Ksatria: Mundur!'

Tim Detikcom - Sepakbola
Selasa, 04 Okt 2022 15:23 WIB
Logo PSSI
Pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru diminta mundur. (Foto: Hasan Al Habshy)
Jakarta -

Tuntutan agar pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru agar mundur dari jabatannya terus bergaung. Tapi, mengundurkan diri ditegaskan pecinta bola nasional bukan untuk cuci tangan atas Tragedi Kanjuruhan.

Tragedi Kanjuruhan memakan korban sebanyak 125 korban jiwa. Peristiwa itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022), usai Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya.

Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sudah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen untuk mencari titik terang dari Tragedi Kanjuruhan. Pihak Polda Jatim, lewat Kapolda Jatim Nico Afinta, sudah mengucapkan permintaan maaf atas kekurangan dalam pengamanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak POLRI sudah melakukan langkah dengan mencopot 10 anggotanya. Salah satunya adalah, AKBP Ferli Hidayat, yang dicopot dari jabatan Kapolres Malang. Sementara itu, Panglima TNI, Andika Perkasa, sudah memerintahkan anggotanya yang terlibat pada Tragedi Kanjuruhan untuk diperiksa.

Ketum PSSI, Mochamad Iriawan, sudah menjawab desakan mundur dari berbagai pihak. "Ooo.. apa namanya, desakan ya, biar semua orang bisa bicara apa saja ya," kata Iwan Bule lalu tersenyum saat ditanya detikJatim di Mapolres Malang, Senin (3/10/2022).

ADVERTISEMENT

Forum Komunikasi Supporter Indonesia, lewat Richard Ahmad, menuntut PSSI dan PT LIB segera mundur sebagai tanggung jawab moral. Dia juga mengkhawatirkan pengumpulan fakta tak akan berjalan maksimal kalau pengurus PSSI dan LIB saat ini masih menjabat posisinya.

"Kejadian ini kan pihak Kepolisian sudah menyampaikan keberatan kalau bermain malam. Tetapi, LIB tidak mengindahkan itu. Justru mengeluarkan surat kembali agar pertandingan dimainkan sesuai jadwal semula," kata Richard saat berbincang dengan detikSpor, Selasa (4/10).

"Jadi, ini kemauan LIB dan Federasi yang hanya mengejar rating. Justru dalam arahan itu, stadion itu 38 ribu, panitia mencetak 42 ribu. Itu SOP sudah jelas. Di satu sisi, keamanan juga tidak memberhentikan pertandingan, justru memuluskan pertandingan. Yang disampaikan Pak Mahfud adalah itu. Ini ada tujuan pidana di luar dari area stadion. Ada komunikasi di luar itu yang lagi dikejar terkait pidana."

"Dari kejadian itu, makanya kami statement bahwa POLRI dan PSSI harus bertanggung jawab. Itu mutlak. Tidak cukup Kapolresta Malang yang dicopot, dengan sembilan komandannya. Tapi, Kapolda dan juga Kapolri juga harus bertanggung jawab karena ini anak buahnya."

"Sama halnya kalau panitianya yang bertanggung jawab, LIB yang bertanggung jawab, LIB di atasnya PSSI, berarti Iwan Bule-nya juga harus bertanggung jawab. Yang secara moral dia harus mengundurkan diri. Jadi, ada poin Iwan Bule harus mengundurkan diri kalau itu ada perintah dari Iwan Bule untuk tetap melaksanakan pada jam itu berarti ada unsur kesengajaan, terencana masif. Tapi, mundurnya bukan sebagai cuci tangan. Supaya pemeriksaan independen, Iwan Bule harus meletakan jabatan agar tak ada campur tangan seolah-olah memberikan coba pengurus antisipasi bikin a, b, c, begitu gambarannya. Harus segera kita dorong bersama-sama," kata dia menambahkan.

Pemerhati olahraga nasional, Eko Noer Kristiyanto, lebih memilih menunggu proses hukum terkait Tragedi Kanjuruhan.

"Tanggung jawab moral saja. Itu bukan hukuman dari suatu proses hukum. Semua orang mengharapkan mundur di situasi seperti ini nanti malah lepas tangan," kata Eko kepada detikSport.

"Ini masalahnya banyak nyawa," kata dia menegaskan.

"Keinginan publik agar mundur. Pengertian mundur masalah sudah selesai itu pengertian yang salah. Harusnya mengapa orang mundur, biar kalau ada tindak pidana lebih lancar diperiksanya. Kenapa dicopot, biar kalau ada pidana biar bisa fokus, begitu.".

"Konteks lain kenapa mundur itu tidak tepat, kalau cuma mundur kepalanya. Nanti mekanismenya digantikan wakilnya. Jadi tidak menjadi solusi. Tidak ada perubahan apapun karena masih mereka-mereka juga."

"Jadi yang perlu itu harus ada gerakan moral dari votes, dari klub-klub, dari Asprov. Bahwa kinerja orang-orang ini harus diganti orang-orang baru," kata dia menambahkan.


Hide Ads