Tuntutan Mundur yang Ditanggapi Hambar Iwan Bule

ADVERTISEMENT

Tuntutan Mundur yang Ditanggapi Hambar Iwan Bule

Lucas Aditya - Sepakbola
Rabu, 05 Okt 2022 19:24 WIB
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan saat memberikan keterangan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (12/8/2022) malam.
Tuntutan mundur untuk Mochamad Irawan ditanggapi hambar. (Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng)
Jakarta -

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menanggapi hambar tuntutan mundur menyusul Tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule disebut sudah terbiasa dengan situasi semacam itu.

Tragedi Kanjuruhan terjadi, Sabtu (1/10/2022). Ada 131 korban jiwa pada peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru disebut menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Salah satu sebabnya jadwal bermain malam hari pada laga-laga Liga 1.

Oleh karena itu, desakan mundur ke Iwan Bule pun bermunculan. Tapi, eks Kapolda Jawa Barat dan Metrojaya itu menanggapinya dengan santai.

"Ooo.. apa namanya, desakan ya, biar semua orang bisa bicara apa saja ya," kata Iwan Bule lalu tersenyum saat ditanya detikJatim, Senin (3/10).

Pemerhati olahraga nasional, Eko Noer Kristiyanto, meniliai bahwa Iwan Bule memang berpengalaman menghadapi tekanan seperti itu. Oleh karena itu, dia tak heran dengan tanggapan santai dari Iwan Bule.

"Orang-orang ini kan orang yang sudah pengalaman ya, kayak Iwan Bule, jadi desakan mundur itu sudah pasti sudah mereka alami ketika sebelum menjabat di PSSI," kata Eko dalam perbincangan dengan detikSport.

"Waktu menjadi Kapolda atau apa, kalau ada kejadian di Jawa Barat, pernah menjadi Plt Gubernur (Jabar) juga kan Iwan Bule. Jadi, istilah-istilah ini bisa hambar. Tapi, ini kan banyak nyawa," kata dia menambahkan.

Oleh karena itu, proses hukum dinilai Eko menjadi jalan yang paling pas untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab terkait Tragedi Kanjuruhan.

"Keinginan publik agar mundur. Pengertian mundur masalah sudah selesai itu pengertian yang salah. Harusnya mengapa orang mundur, biar kalau ada tindak pidana lebih lancar diperiksanya. Kenapa dicopot, biar kalau ada pidana biar bisa fokus, begitu," kata Eko.

"Konteks lain kenapa mundur itu tidak tepat, kalau cuma mundur kepalanya. Nanti mekanismenya digantikan wakilnya. Jadi tidak menjadi solusi. Tidak ada perubahan apapun karena masih mereka-mereka juga."

"Jadi yang perlu itu harus ada gerakan moral dari votes, dari klub-klub, dari Asprov. Bahwa kinerja orang-orang ini," kata dia menambahkan.

(cas/krs)