Liga 1 kabarnya akan dilanjutkan lagi dengan format sentralisasi. Founder Football Institute, Budi Setiawan menilai hal tersebut kurang tepat.
PSSI rencananya akan memulai kembali kompetisi sepakbola yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Akan tetapi, hal itu masih jadi batu sandungan karena TGIPF masih mau diadakan KLB PSSI lebih dulu.
Ketua Umum, PSSI, Mochamad Iriawan pun masih belum bisa memastikan kapan liga bakal bergulir lagi. PSSI menyerahkan semua keputusan ke pemerintah.
"Ya kita ingin cepat, tapi gak tahu pemerintah yang akan menjawab. Saya tidak bisa menjawab itu yang penting rekomendasi yang bisa jalan kalau ada KLB dijalankan kita tunggu. Kan itu rekomendasi TGIPF," ujar Iriawan saat berbincang-bincang dengan pewarta di gedung Transmedia baru-baru ini.
Muncul kabar, format Liga 1 nanti akan berbeda yakni sentralisasi yang awalnya home away. Namun, hal itu masih dikaji lagi.
"Sekarang karena tidak ada Covid kluster namanya. Akan disatukan di Jawa Tengah nanti sentralisasi semua di situ. Venue-nya kan banyak di Jawa Tengah bisa pinjam di Jogjakarta dan lain sebagainya. Nah di situ aja bermain sehingga nanti konsepnya apa yang mungkin tanpa penonton dulu," jelasnya.
Pengamat sepakbola dari Football Institute, Budi Setiawan kurang setuju dengan format baru itu. Menurutnya, hal tersebut akan merugikan pendapatan klub.
"Menurut saya tidak efektif jika Liga 1 lanjut tapi dengan sentralisasi. Sebagian besar klub ingin kompetisi lanjut dengan format home and away. Karena disini roda perputaran ekonomi klub bergerak, jika kompetisi lanjut tapi tersentralisasi keuangan klub justru semakin tergerus, tanpa ada pemasukan bagi klub," jelasnya kepada detikSport.
Budi melanjutkan, kompetisi Liga 1 yang kabarnya akan dimulai pada akhir November ini harus diperhatikan betul soal segi keamanan. Ada pengujian dan simulasi lebih dulu!
"Itu kan harus diuji, di simulasi, mengujinya ya harus dengan penonton tidak bisa tanpa penonton. Pembatasan penonton melalui status low risk and high risk match dapat menjadi opsi," ujarnya.
"Dan kita (publik) tidak dapat melihat bagaimana implementasi rencana pengamanan terbaru yg diratifikasi oleh PSSI dan kepolisian," tutupnya.
(aff/rin)