La Nyalla Mahmud Mattalitti bukanlah orang yang punya catatan kriminal di masa lalu. Anggapan terkait dirinya selaku mantan narapidana tak tepat untuk dihembuskan jelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
KLB PSSI pada 16 Februari 2023 memilik agenda utama pembentukan pengurus baru, yang bertugas sampai 2027. La Nyalla sudah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI, bersaing dengan Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fary Djemy Francis.
Muncul sosok La Nyalla menjadi kejutan karena sebelumnya tidak ada dalam rumor. Namun, dia menjadi orang pertama yang menyerahkan formulir pendataran.
Kehadiran La Nyalla membuat suara-suara di media sosial menyebut bahwa dirinya mantan narapidana. Faktanya pada 2016, La Nyalla dinyatakan tidak bersalah dalam tuduhan korupsi saat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur dan penahanannya selama tujuh bulan adalah bagian dari proses persidangan, pengadilan pun sudah memulihkan namanya.
Hal ini tentu menggugurkan anggapan bahwa La Nyalla memilik catatan kriminal dan otomatis boleh maju sebagai calon ketua umum PSSI. Hal tersebut juga didukung oleh Status PSSI tentang Organisasi pada Bab IV, yang berbunyi 'Anggota yang telah atau akan menempati jabatan di Badan-Badan PSSI, sebelumnya harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan Putusan Pengadilan.'
"Saya rasa semua orang tahu kalau saya dikriminalisasi hanya gara-gara sepakbola. Dikriminalisasinya karena apa, publik juga tahu, saya tidak perlu menjelaskan," kata La Nyalla dalam wawancaranya bersama detikSport.
"Pastinya begitu di dalam persidangan saya terbukti bebas murni. Jadi, kalau ada orang yang mau mengkait-kaitkan lagi ke situ, saya anggap orang ini lucu. Dia tidak tahu cerita, dia bawa-bawa ke kasus seolah-olah saya korupsi, padahal kalau mau kita lihat itu kasus-kasus 2012 kok diangkat di tahun 2015."
La Nyalla merasa dirinya pada saat itu dikriminalisasi supaya menjauh dari PSSI. Dia sejatinya sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada 2015, namun tak lama setelah itu pemerintah lewat Kemenpora pimpinan Imam Nahrawi membekukan.
Sanksi FIFA saat itu akhirnya jatuh kepada PSSI lantaran adanya intervensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
"Intinya pada saat itu supaya saya tidak jadi ketua umum PSSI. Nah, sekarang saya dibegitukan, saya terima. Alhamdulillah. Saya terima dengan sabar, saya nikmati di dalam tahanan pada saat itu tujuh bulan akhirnya tetap tidak terbukti," La Nyalla menjelaskan.
"Sekarang sudah tidak terbukti, masih ada orang yang bertanya-tanya seperti itu, saya anggap orang itu bodoh. Loh, saya bisa jadi ketua DPD RI memangnya boleh napi? Tidak akan bisa. Artinya saya sudah jadi ketua DPD RI berarti bebas semuanya. Kecuali saya tersangka pada saat itu saya menjalani hukuman, nah itu boleh lah. Jangankan menjadi ketua DPD, mencalonkan diri saja tidak bisa," tegasnya.
Simak Video 'Pendapat La Nyalla soal Politik di Sepak Bola Indonesia':
