Bhayangkara FC dan Piala Presiden Dituding Tak Bersih, Bagaimana Sikap Satgas?

Jakarta - Bhayangkara FC dan turnamen Piala Presiden dianggap belum bersih benar dari praktik pengaturan skor. Bagaimana sikap Satgas Anti Mafia Bola?

Anggapan keterlibatan Bhayangkara FC dalam praktik match fixing muncul dari unggahan Instagram Brigjen Krishna Murti. Wakil Ketua Satgas Anti Mafia Bola itu menginformasikan ada tiga klub yang disebut tak pernah menyuap wasit.

Baca juga: Satgas Anti Mafia Bola Jamin Bebas dari Kepentingan Politik

Ketiga klub itu adalah PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan Persib Bandung. So, muncul persepsi bahwa selain tiga klub itu ikut 'bermain' dalam pertandingan. Termasuk Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC merupakan klub yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Klub berjuluk The Guardian dan menjadi juara Liga 1 2017 itu bermarkas di Stadion PTIK, yang berada dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Piala Presiden juga diklaim tak bersih. Itu setelah muncul pengakuan seorang perangkat pertandingan di acara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa? Jilid 4, 20 Februari 2019.

Dalam acara itu, disebutkan sejumlah praktik match fixing terjadi di ajang Piala Presiden 2018. Laga Piala Presiden yang disebutnya sudah diatur adalah Arema FC vs Bhayangkara FC.

Baca juga: Pertandingan Persija vs Mitra Kukar Dicurigai Telah Diatur

Satgas Anti Mafia Bola, yang digagas Polri untuk mengusut praktik match fixing, mengomentari tudingan tersebut. Ia menilai Satgas akan bersikap profesional dengan menggali semua keterangan yang mencuat.

Baca juga: Setujui KLB, Pemilik Suara di PSSI Juga Sepakat Digelar Usai Pilpres

"Satgas akan profesional, akan dibuktikan oleh Satgas. Jadi Satgas akan selalu berpijak pada fakta hukum. Kalau misalnya hanya persepsi, hanya keterangan seseorang, itu akan didalami karena itu hanya petunjuk," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada detikSport, Selasa (26/2).

[Gambas:Instagram]

"Dan petunjuk itu harus digali lagi, menjadi suatu alat bukti, alat bukti yang pro justitia, yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya," dia menjelaskan.

Informasi itu akan didalami oleh Satgas. Tak menutup kemungkinan, Satgas akan melakukan pemanggilan terhadap sumber informasi itu.

"Tentunya, Satgas akan melakukan pemanggilan, meminta klarifikasi, dan mencoba lagi mencari alat bukti yang betul-betul terkait menyangkut masalah informasi tersebut," ujar Dedi.

Dedi menegaskan jika unggahan Krishna Murti murni pendapat pribadi. Dia bersikukuh jika Satgas hanya berpatokan kepada fakta hukum..

"Itu pendapat pribadi, akan sulit ya kalau pakai Satgas. Satgas artinya akan tetap mendalami fakta-fakta hukum yang ada," ujar dia.


(yna/fem)