Jakarta -
PSPS Pekanbaru masih dibolehkan bermain di Liga 2 2020 meski dalam kondisi terhukum. PSSI bak mencoreng muka sendiri.
PSPS menjalani pekan pertama Liga 2 2020 dengan hasil apik. Tim berjulukan Askar Bertuah itu mengalahkan Semen Padang 3-0 di laga kandang, Minggu (15/3/2020).
Hasil manis itu terancam tak jadi didapat PSPS. Hal itu karena PSPS statusnya masih terhukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hukuman dijatuhkan oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC), yakni untuk tidak dapat melakukan registrasi pemain selama 3 (tiga) periode pendaftaran pemain baru selama belum melunasi kewajibannya.
Kuasa Hukum Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sekaligus perumus NDRC, Riza Hufaida, kesal betul dengan hal ini. Dia saat ini sedang bersiap mengadukan kejadian ini kepada FIFA.
"Kami sedang dalam proses laporan ke FIFA. Ini sangat penting dan pelanggarannya sangat serius. Jadi, sebenarnya sudah bukan urusan kami (APPI), ini sudah tanggung jawab PSSI," kata Riza dalam sambungan telepon.
"PSPS itu sudah dihukum. Pelanggarannya banyak kalau tidak salah ada 22 pemain yang sudah mengajukan laporan dan dimenangkan, serta dalam putusannya itu jangka waktu 45 hari PSPS dari pemberitahuan belum juga membayar, maka dikenakan hukuman tambahan tidak boleh mendaftarkan pemain selama tiga periode kompetisi," sambungnya.
"Artinya, PSPS sampai saat ini belum bayar, dia (PSPS) tidak boleh mendaftarkan pemainnya. Pemain-pemain lama ini juga kontraknya satu tahun, satu tahun, berarti seharusnya dia tidak punya pemain."
Masalah PSPS ini bikin Riza kesal dengan PSSI. Dia menilai bahwa PSSI telah mencoreng muka sendiri.
Hal itu dia jelaskan karena NDRC adalah pilot project FIFA dan PSSI. NDRC dibentuk pada Juli 2019.
"Nah, pertanyaannya itu sekarang ke PSSI. Kenapa sistemnya dibuka dan membolehkan PSPS mendaftarkan pemain dan bahkan membolehkan bermain sampai sekarang? Itu yang mau kita (APPI) bikin laporan ke FIFA dan FIFPRO," Riza menyayangkan.
"Kenapa ini menjadi penting, karena kita punya NDRC masih baru. Itu pilot project FIFA dan PSSI untuk menyelesaikan kasus-kasus sepakbola yang banyaknya luar biasa."
"PSSI ini seperti mencoreng muka sendiri. Ini putusan dari badan yang merupakan proyeknya FIFA, pilot project FIFA. Kok, berani-beraninya PSSI sudah melecehkan proyeknya FIFA. Entah apalagi bahasanya yang paling kasar. Masa PSSI tidak melaksanakannya."
"Masih pilot project, loh. Kita termasuk yang pertama ada, pertama menerima banyak kasus, dan memutus. NDRC ini di bawah PSSI. Putusan sudah dibuat, yang menjalankan komisi disiplin dan sebenarnya PT LIB sudah seharusnya mengingatkan kepada PSPS, APPI juga sudah mengingatkan kepada PSSI. Ada suratnya bahwa PSPS sedang dalam hukuman."
Liga 2 2020 sejatinya tidak dapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Namun, kompetisi itu tetap saja digelar dengan dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Muchamad Iriawan, Direktu Utama PT LIB Cucu Somantir, dan Menpora Zainudin Amali.
Rekomendasi karena ada lima klub yang belum menuntaskan kewajiban. Selain PSPS ada Kalteng Putra, Mitra Kukar, Perserang, dan PSMS Medan.
"Makanya waktu di BOPI itu kami jelas menolak. Di situ ada juga (kasus) Perserang, Kalteng Putra," Riza menegaskan.
.webp)
