.webp)
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sedang berusaha melakukan negosiasi dengan PSSI dan PT. Liga Indonesia Baru terkait pemotongan gaji pemain. Miftahul Hamdi mendukung langkah APPI.
Berdasarkan surat PSSI bernomor 48/SKEP/III/2020, menyatakan Liga 1 dan Liga 2 berstatus force majeure atau keadaan kahar terhitung Maret hingga Juni 2020. Penyebaran virus corona di tanah air yang kian luas jadi sebabnya.
Selama kompetisi dihentikan, PSSI mewajibkan klub maksimal membayar 25 persen dari gaji pemain dan ofisial yang tertera di kontrak awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan ini sempat dianggap sepihak oleh APPI. Hal itu karena perwakilan pemain tak dilibatkan dalam mengambil keputusan.
Ada benarnya bahwa perwakilan pemain harus dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait besaran pemotongan gaji. Terlebih, nilai kontrak pesepakbola tidak pernah ada yang seragam.
"Harusnya sama-sama dapat solusi yang terbaik antara pihak manajemen dan pemain, jangan diputuskan hanya satu pihak. Ini ada APPI mau bantu kami pemain terkait solusinya bagaimana, ya kalau bisa di atas 25 persen," kata pemain Persiraja Banda Aceh, Miftahul Hamdi.
"Kalau tidak bisa 50 (persen) ya 40, kan bisa. Yang penting lebih dari itu (25 persen). Tahu sendiri, lah, gaji pemain bola beda-beda. Apalagi mengingat ini ke depan mulai puasa dan lebaran juga," sambungnya.
Apa yang dikatakan Hamdi cukup beralasan. Terlebih jika melihat ke pemain di Liga 2, bayaran yang hanya 25 persen bisa menjadi sangat berbahaya. Sebagai gambaran, jika pemain di Liga 2 digaji Rp 10 juta perbulan, maka maksimal yang didapat adalah Rp 2,5 juta. Lebih buruknya lagi banyak pemain di Liga 2 yang gaji bulanannya di bawah Rp 10 juta.
(ran/krs)
