Jumat 20 Oktober 2017, 19:33 WIB
Menakar Kemampuan KONI Awasi Persiapan Asian Games Setelah PON yang Berantakan
Ilustrasi: Indra Gunawan, salah satu perenang terbaik Indonesia (Dhana Kencana/PBPRSI)
Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertugas mengawasi federasi olahraga yang tengah menghadapi Asian Games 2018. Sanggupkah?
KONI memiliki catatan buruk saat menjadi penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) 2017 Jawa Barat. Pesta olahraga antarprovinsi empat tahunan itu kacau dengan sejumlah tindakan tak sportif di arena. Juga menjadi cerminan ketidaksiapan tuan rumah menggunakan teknologi berstandar internasional, seperti pada cabang olahraga sepatu roda.
[Baca Juga: Tengah Gaduh di Twitter: PON Jabar Kacau]
Kini, KONI kembali dilibatkan secara langsung untuk mengawasi persiapan atlet elite menuju Asian Games 2018. Sebelumnya, tugas tersebut diemban oleh Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Selama ini, KONI bertugas menjadi penyuplai atlet elite kepada Satlak Prima bersama PB/PP.
Keputusan pemerintah itupun dinilai cukup berisiko. Apalagi, Asian Games 2018 tinggal sembilan bulan lagi.
[Baca Juga: Satlak Prima Bubar: PB dan NPC Tanggung Jawab Bina Atlet, KONI Pengawas]
"Kami sudah punya organisasi. Jadi, nanti kami akan melakukan pendidikan dan penataran (FGD) setiap dua minggu sekali, untuk kemudian meng-upgrade sumber daya manusianya terutama masalah pelatih wasit dan juri," kata kata Ketua KONI Tono Suratman di kawasan GBK pada Jumat (20/10/2017).
"Kami kan tidak punya wasit dan juri. Apakah, nanti kalau dipertandingkan itu tidak mempunyai dampak positif sehingga harus buat itu. Makanya, harus punya sertifikat internasional dan Asia sehingga dia bisa duduk sebagai wasit dan juri. Ini kan baru 0,02 persen yang ada di Indonesia. Itulah tugasnya KONI. Saya yakin dan percaya itu tugas saya dan saya senang dengan tantangan," ujar Tono.
Tono, yang pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer VI/Tanjung Pura itu, juga tak khawatir dengan lokasi pelatnas yang terpencar dan sering dikeluhkan oleh pelatih. Dia yakin infrastruktur mencukupi untuk menggeber pelatnas sehingga target sepuluh besar Asian Games 2018 tercapai.
"Infrastruktur kami kan sudah ada. KONI itu punya pengalaman sejak SEA Games, akademinya, apalagi pengurus-pengurus kami kan hampir boleh dikata sudah tujuh tahun mengelola dan bersama-sama berinteraksi dengan cabor. Sehingga kami berpendapat itu akan menjadi perhatian kita," katanya.
(mcy/fem)
KONI memiliki catatan buruk saat menjadi penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) 2017 Jawa Barat. Pesta olahraga antarprovinsi empat tahunan itu kacau dengan sejumlah tindakan tak sportif di arena. Juga menjadi cerminan ketidaksiapan tuan rumah menggunakan teknologi berstandar internasional, seperti pada cabang olahraga sepatu roda.
[Baca Juga: Tengah Gaduh di Twitter: PON Jabar Kacau]
Keputusan pemerintah itupun dinilai cukup berisiko. Apalagi, Asian Games 2018 tinggal sembilan bulan lagi.
[Baca Juga: Satlak Prima Bubar: PB dan NPC Tanggung Jawab Bina Atlet, KONI Pengawas]
"Kami sudah punya organisasi. Jadi, nanti kami akan melakukan pendidikan dan penataran (FGD) setiap dua minggu sekali, untuk kemudian meng-upgrade sumber daya manusianya terutama masalah pelatih wasit dan juri," kata kata Ketua KONI Tono Suratman di kawasan GBK pada Jumat (20/10/2017).
"Kami kan tidak punya wasit dan juri. Apakah, nanti kalau dipertandingkan itu tidak mempunyai dampak positif sehingga harus buat itu. Makanya, harus punya sertifikat internasional dan Asia sehingga dia bisa duduk sebagai wasit dan juri. Ini kan baru 0,02 persen yang ada di Indonesia. Itulah tugasnya KONI. Saya yakin dan percaya itu tugas saya dan saya senang dengan tantangan," ujar Tono.
Tono, yang pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer VI/Tanjung Pura itu, juga tak khawatir dengan lokasi pelatnas yang terpencar dan sering dikeluhkan oleh pelatih. Dia yakin infrastruktur mencukupi untuk menggeber pelatnas sehingga target sepuluh besar Asian Games 2018 tercapai.
"Infrastruktur kami kan sudah ada. KONI itu punya pengalaman sejak SEA Games, akademinya, apalagi pengurus-pengurus kami kan hampir boleh dikata sudah tujuh tahun mengelola dan bersama-sama berinteraksi dengan cabor. Sehingga kami berpendapat itu akan menjadi perhatian kita," katanya.
(mcy/fem)
