.webp)
Kepengurusan PB PABSI masa bakti 2020-2025 sudah disahkan oleh KONI Pusat. Tapi, keabsahannya menjadi tanda tanya karena tidak ada tanda tangan tim formatur.
Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PB PABBSI) dibubarkan menyusul permintaan International Weightlifting International (IWF) kepada induk olahraga angkat besi Indonesia untuk membuat kepengurusan mandiri. PABBSI sebelumnya menaungi tiga cabang olahraga, yakni angkat besi, angkat berat, dan binaraga.
IWF meminta angkat besi Indonesia memisahkan diri atas dasar kekhawatiran terlibat doping. Perubahan itu pun dituangkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa PB PABBSI pada 16 Desember 2019. Masing-masing kemudian membentuk tim formatur PABSI (angkat besi), PBFI (binaraga dan fitnes), Pabersi (angkat berat) yang bertugas untuk menyusun kepengurusan dan menentukan ketua umumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama proses penyusunan itu, tanpa sepengetahuan tim formatur, PABSI ternyata juga telah menyusun kepengurusannya secara mandiri. Bahkan sudah disahkan oleh KONI Pusat ditandai dengan dikeluarkannya SKEP KONI PUsat Nomor 087 tahun 2020 tentang pengukuhan personalia PB PABSI masa bakti 2020-2025. Padahal sesuai keputusan Munaslub, PB PABBSI secara resmi bubar pada 1 November 2020.
"Makanya ini tahu-tahu sudah muncul Surat Keputusan dan tidak ditembuskan kepada kami. Ini kan lucu berarti mereka sudah mengingkari Munaslub PB PABBSI," kata ketua Tim Formatur Hadi kepada detikSport, dalam sambungan telepon Minggu (4/10/2020).
Jauh sebelum melangkah imbas persoalan tersebut, tim formatur telah melakukan diskusi dan meminta pengarahan kepada bidang organisasi dari KONI Pusat. Baik melalui daring maupun mengirim tim ke induk cabang olahraga tersebut. Tapi hasilnya nihil.
"Begitu SK PB PABSI muncul dan kami konfirmasi ke bidang organisasi KONI Pusat, jawabannya kalau tidak puas laporkan kepada BAORI saja. Kami sendiri (merasa terkejut) lo kok begitu," ujarnya tanpa menjelaskan detail sosok yang mengatakan hal tersebut.
"Sedangkan mengadu ke BAORI butuh waktu dan biaya besar karena letaknya jauh-jauh dan dalam masa pandemi Corona. Selain itu, tim formatur sejak Maret tak bisa bergerak karena ada pembatasan sosial berskala besar," ujarnya.
Hadi lantas menjelaskan bahwa ketidakpuasan ini diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak terjadi dualisme kepengurusan PB/PP ke depannya. "Sebenarnya kalau misalnya KONI mau merubah SK, soalnya tak mungkin menarik SK (yang sudah dikeluarkan)," ujarnya.
"Kalaupun bisa, kami bersyukur Alhamdullilah. Kalau tidak, ya istilahnya kami memberi pembelajaran kepada masyarakat dan meluruskan aturan-aturan yang dipatuhi oleh sebuah organisasi."
"Kenapa kami tidak terlalu vokal juga karena memikirkan atlet apalagi sedang persiapan Olimpiade. Kalau kami ngotot-ngototan, pembinaan jadi kacau, kasian atletnya, bukan kami. Kami ini perwakilan daerah-daerah, ambisi juga tidak," dia menambahkan.
"Kami ingin memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa organisasi olahraga bukan dimiliki perorangan. Jadi segala sesuatu itu ada AD/ART yang harus dipahami dan di dalam organisasi Munaslub tertinggi di dalam organisasi, jadi tolong itu dipatuhi supaya tidak terjadi semena-mena lagi."
(mcy/aff)
