Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ikut berdampak pada kegiatan olahraga Indonesia. Kemenpora disebut tengah memformulasikan aturan baru yang lebih ketat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto. Kendati tetap mempersilakan pemusatan latihan nasional tetap berjalan, namun induk-induk cabang olahraga tetap diminta untuk melaporkan kegiatannya ke Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan setempat.
"Kami sedang memformulasikan aturan masalah olahraga, karena (meskipun) pada Juni 2020 sudah ada protokol kesehatan, tapi lingkupnya kan nasional. Sedangkan kali ini lebih ketat lagi. Nanti secepatnya Pak Menteri (Zainudin Amali) akan mengumumkan tentang kebijakan masalah olahraga," kata Gatot kepada detikSport, Kamis (1/7/2021).
Gatot menjelaskan akan ada penyesuaian kebijakan olahraga di tengah pandemi COVID-19, mengingat banyak event dan kebutuhan Pelatnas ke depannya.
"Jadi Pelatnas tetap jalan terutama yang di luar Jawa-Bali. Sementara itu, pelatnas yang di kawasan Jawa-Bali harus protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Artinya harus ada izin atau pendampingan dari Satgas setempat, Dinkes setempat, dsb," ujarnya.
"Karena selama ini kalau mau pelatnas, ya pelatnas begitu saja. Jadi akan ada penyesuaian lah. Jadi tidak dihapuskan atau disetop (pelatnasnya) tapi prokesnya lebih ketat," Gatot menegaskan.
Penerapan PPKM darurat mulai 3-20 Juli secara resmi sudah diumumkan Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan pembatasan itu terdiri dari sejumlah aturan. Salah satunya berkaitan dengan kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial masyarakat (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
"Tadi pagi saya komunikasi dengan salah satu direksi (PPK GBK). Memang efek dari PPKM darurat itu (GBK) akan tutup sementara. Tapi tentang masalah pelatnas memang tidak berhenti, hanya saja prokesnya lebih ketat," kata Gatot menyoal dampak kepada kawasan GBK.
"Seperti atletik tidak ada pilihan lain (jalan), tapi kami juga minta untuk cabor terkait melaporkan kepada Satgas setempat, Dinskes, dan kepolisian," ujarnya.
(mcy/aff)