.webp)
Pemerintah merespons penundaan SEA Games 2021 karena pandemi COVID-19. Melalui Kemenpora, Indonesia menerima konsekuensi yang didapatkan.
Sejak SEA Games 2021 dikabarkan akan ditunda, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang menolak. Alasannya jelas karena anggaran pelatnas yang sudah berjalan dan jika ditunda akan terjadi penumpukan event di tahun berikutnya.
Tapi pada rapat SEAGF yang berlangsung Kamis (8/7/2021), Indonesia diwakilkan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyepakati penundaan tersebut. Meskipun untuk jadwal perubahannya belum ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya meskipun hampir sebagian besar, termasuk Indonesia, tadinya kukuh (SEA Games 2021 lanjut). Ibaratnya Olimpiade saja yang lebih besar bisa jalan kok, tapi karena itu sudah menjadi keputusan bulat pemerintah Vietnam dan kami tidak ingin membebani Vietnam berlebihan (jadi Indonesia sepakat)," kata Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto kepada detikSport, Jumat (9/7/2021).
"Kami juga melihat SEA Games ini juga bukan semata-mata penyelenggaraannya, tapi harus kita lihat sebagai solidaritas ASEAN juga."
Baca juga: SEA Games 2021 Resmi Ditunda |
Sesmenpora asal Yogyakarta ini tak menepis dengan keputusan tersebut akan berdampak pada Pelatnas atlet. Selain perubahan target, anggaran Pelatnas juga harus dihentikan.
"Ya apapun konsekuensinya kami menerimalah meskipun risikonya akan banyak event yang bertumpuk tahun depan (jika penundaan sampai 2022 atau 2023)," dia mengungkapkan.
Namun mengenai rencana ikut tidaknya Indonesia pada SEA Games jika akan diadakan di tahun 2022, Gatot tidak menjelaskan karena agendanya terlalu bertumpuk-tumpuk.
Selain serta Asian Games Hangzhou 2022, tahun depan Indonesia juga bakal mengikuti tiga multievent olahraga, yaitu Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG) Bangkok, Islamic Solidarity Games (ISG) Konya.
"Kalau terhadap Pelatnas, jadi harus disesuaikan kembali. Artinya, kegiatan Pelatnas yang terkait dengan SEA Games sejauh itu mengandalkan APBN Kemenpora terpaksa kami hentikan setelah mendapatkan dokumen tertulis dari SEA Games Federation melalui NOC Indonesia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jika cabang-cabang olahraga menggunakan sumber-sumber pendanaan lain di luar APBN Kemenpora. Memang ini pilihan berat, tetapi jjka diteruskan akan berpotensi menjadi temuan BPK RI," ujarnya.
Sementara itu, untuk anggaran pihaknya akan mengundang cabor untuk penghentian anggaran ini. Langkah ini untuk menghindari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Istilahnya akan kami harus menjelaskan aturannya. Kalau enggak, BPK akan melihat, kapan SEA Games dibatalkan? Lalu, sudah jelas dibatalkan kok Kemenpora masih tetap kukuh? Kan tidak lucu," kata Gatot.
(mcy/aff)
