Kabar Baik bagi Indonesia dari Badan Antidoping Dunia

Mercy Raya - Sport
Sabtu, 09 Okt 2021 13:47 WIB
The World Anti-Doping Agency or WADA logo is pictured at the Russkaya Zima (Russian Winter) Athletics competition in Moscow on February 9, 2020. - The entire board of Russias athletics federation has resigned as the government attempts to find a way out of the countrys deepening doping crisis before this years Olympic Games. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Logo WADA, Badan Antidoping Dunia. (Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Jakarta -

Surat pemerintah Indonesia sudah direspons cepat oleh Badan Antidoping Dunia (WADA). Ada kabar baik, walaupun disertai sejumlah catatan. Apa saja?

Pemerintah Indonesia melalui Menpora Zainudin Amali sebelumnya mengirimkan surat kepada WADA pada Jumat (8/10/2021). Surat tersebut merupakan balasan setelah WADA pada hari sebelumnya mengirimkan surat potensi sanksi Indonesia, yang dianggap tidak patuh karena tidak menjalankan rencana tes doping yang seharusnya dilakukan pada tahun lalu.

Dalam surat tersebut, Indonesia menjelaskan kendala yang dihadapi sampai akhirnya adanya ketidaksesuaian dari rencana tes doping pada 2020 dan 2021 dengan kenyataan yang sudah dilakukan.

Hasilnya, WADA merespons cepat dan menyatakan Indonesia dipersilakan untuk berkegiatan termasuk menjalankan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Peparnas Papua 2021.

"Setelah kami bersurat dan berkomunikasi dengan WADA, tadi pagi alhamdulillah, Puji Tuhan sudah didapatkan balasan dari WADA yang menyatakan untuk PON, Peparnas, tahun ini silakan kegiatan tetap berlangsung seperti biasa," kata Wakil Ketua Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) Rheza Maulana kepada detikSport, Sabtu (9/10/2021).

"Sementara untuk kegiatan ke depannya WADA telah mengalokasikan atau menunjuk Jepang sebagai supervisi kami. Jadi kami tetap beroperasi, tetap berkegiatan, dengan supervisi dari Jepang Antidoping Organization sampai kami dianggap sudah memenuhi poin-poin tersebut tadi di atas. Jadi ini suratnya baru sekali dibalaskan oleh mereka," ujarnya.

Namun, Rheza Maulana, yang juga Dewan Pengawas Kesehatan dan Doping PB PON, mengatakan belum diketahui terkait durasi yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan kepada Indonesia. Pihaknya akan lebih dulu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara WADA, Jepang, LADI, dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakilkan Kemenpora.

"Jadi dalam waktu cepat pihak WADA, LADI, Jepang, Pihak Indonesia diwakili Kemenpora, Pak Menpora, mungkin hadir juga dalam pertemuan tersebut akan membahas MoU terkait durasinya. Karena masalah yang dihadapi Indonesia ini administratif, bukan principal, bukan seperti Rusia yang kena banned secara masif," dia mengungkapkan.

"Kalau kita hanya jumlahnya targetnya sekian, realisasi sekian, mungkin ada miscommunication juga selama proses itu berjalan, tapi berakhir satu-persatu juga. Jadi nanti akan ada draf-draf yang di atas MoU. Tapi kami berharap pertemuan dilakukan secepatnya dengan WADA."

(mcy/krs)