.webp)
Pembentukan tim dari unsur Komite Olimpiade Indonesia dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) oleh Menpora Zainudin Amali terkait sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mendapat apresiasi walaupun kehadiran tim ini juga dikhawatirkan bakal dianggap sebagai intervensi.
Diberitakan sebelumnya, Menpora Amali akan membentuk tim yang dipimpin langsung Ketum KOI Raja Sapta Oktohari. Isi tim ini adalah anggota LADI 2 orang, kemudian akan ada juga perwakilan dari cabor-cabor yang berurusan dengan luar negeri, serta 1 orang dari perwakilan pemerintah dalam hal ini Kemenpora.
Adapun tugas yang diberikan ada dua yaitu melakukan akselerasi terhadap upaya Indonesia supaya banned WADA terhadap LADI bisa segera diakhiri, serta menginvestigasi terkait duduk persoalan sebenarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) Djoko Pekik mengapresiasi niat Menpora membentuk tim Satgas guna membereskan sanksi WADA kepada Indonesia. Di sisi lain ia khawatir tim ini justru menambah masalah baru.
Baca juga: Langkah Terbaru Kemenpora Hadapi Sanksi WADA |
"Kan yang perlu dipertimbangkan begini, jangan-jangan dianggap intervensi dari pemerintah kita terhadap WADA," kata Djoko Pekik dalam pesan suara yang dikirim ke grup pewarta, Selasa (19/10/2021).
"Padahal kan WADA dan LADI independen sehingga saran saya LADI lebih baik segera saja berkomunikasi dengan pihak WADA. Kalau perlu datang ke Montreal, Kanada karena kantornya di sana guna menanyakan secara langsung apa masalah yang terjadi. Meskipun kita sudah tahu lewat surat," dia menjelaskan.
Djoko Pekik, yang juga pemerhati olahraga, optimistis dengan LADI yang proaktif maka akan menjadi catatan positif tersendiri dari WADA tentang bagaimana bisa membantu permasalahan sanksi itu bagi Indonesia.
"Jadi sekali lagi niat Pak Menteri bagus membentuk Satgas itu tapi kami khawatir hal itu malah dianggap sebagai bentuk intervensi kepada WADA. Saya kira kawan-kawan LADI dalam berkomunikasi bagus," ujarnya.
"Sementara KOI, kan tidak ada afiliasinya ke WADA, melainkan ke IOC, sehingga Pak Okto sebagai ketua KOI bisa komunikasi langsung dengan Thomas Bach untuk menyampaikan permasalahannya dan langkah-langkah Indonesia yang akan diambil untuk masalah tersebut," imbuhnya.
"Dengan begitu ada dua jalan. LADI langsung ke WADA, kemudian KOI komnikasi dengan IOC untuk menyampakaikan perkara dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia."
Kepada cabang-cabang olahraga, terkhusus PBSI, bisa turut membantu LADI dengan berkomunikasi kepada Badminton World Federation (BWF) terkait permasalahan yang terjadi. Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah tiga turnamen di Bali. Antara lain Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals pada November mendatang.
"Jadi menjelaskan yang terjadi dan langkah yang dilakukan Indonesia sehingga pencabutan sanksi bisa dilakukan tanpa menimbulkan masalah yang berikutnya. Jadi istilahnya kita menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah baru. Karena kalau nanti tim bentukan pemerintah kita khawtair itu sebagai bentuk intervensi kita terhadap WADA," Djoko menegaskan.
(mcy/krs)
