.webp)
Menpora Dito Ariotedjo menjawab keluhan cabang loncat indah yang masih melakukan latihan secara mandiri jelang SEA Games 2023 Kamboja. Ia akan melakukan pengecekan internal lebih dulu.
Loncat indah menjadi salah satu cabang olahraga akuatik yang dipersiapkan menuju multievent dua tahunan yang diselenggarakan pada 5-17 Mei mendatang.
Namun, menatap multiajang tersebut mereka terkendala dengan latihan yang tidak dilakukan secara terpusat di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, selayaknya tim polo air dan renang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari tiga atlet loncat indah yang disiapkan yaitu Gladies Lariesa Garina, Adityo Restu Putra, dan Ridho Akbar, dua diantaranya sedang berlatih masing-masing di Jawa Timur dan Sumatra Selatan. Hanya Adityo yang berlatih di Jakarta.
Ketua Komisi Tehnik Loncat Indah Ronaldy Herbintoro sebelumnya mengakui jika ada keterlambatan administrasi sehingga munculnya kendala latihan, selain belum adanya kepastian tim loncat indah bakal dikirim ke SEA Games atau tidak.
Untuk itu, ia berharap kepada Menpora Dito Ariotedjo agar dapat membantu tim loncat indah masuk dalam skuad kontingen Indonesia di SEA Games 2023.
Merespons permintaan itu, Dito mengatakan jika pihaknya telah bertemu dengan tim Review dan akan melakukan rapat koordinasi lagi pada Kamis (6/4/2023).
"Gambaran jumlah kontingen Indonesia sudah ada, tapi kemarin saya minta benar-benar disisir lagi dan juga direview kembali. Karena ada beberapa cabor yang minta saya review kembali dan pastikan potensi medali," kata Dito di Kantor Kemenpora, pada Rabu (5/4/2023).
Namun begitu, Dito secara tegas, tidak mengizinkan cabor untuk berangkat mandiri menuju SEA Games Kamboja. "Saat ini tidak mungkin tapi kemarin saya meminta konsultasi kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dan juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait mekanisme dan aturannya," kata pejabat berusia 32 tahun tersebut.
"Karena kan sebenarnya itu berkaitan dengan bonus ya. Kalau yang tidak dicover negara, kemudian dapat medali? Aturan keuangan negara untuk diberikan bonus dari negara itu, tidak bisa. Makanya, kami ingin cari aturannya dan apakah ada celah di situ. Terpenting kita mengedepankan good government, akuntabel, dan semua aman secara administrasi," Dito Ariotedjo mempertegas.
(mcy/rin)
