detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Selasa, 10 Sep 2019 06:14 WIB

Soal KPAI dan PB Djarum, Kak Seto: Seharusnya Tak Perlu Gaduh Begini

Adhi Indra Prasetya - detikSport
Halaman 1 dari 2
Seto Mulyadi menyayangkan terjadinya kegaduhan terkait audisi umum bulutangkis PB Djarum. (Foto: Grandyos Zafna) Seto Mulyadi menyayangkan terjadinya kegaduhan terkait audisi umum bulutangkis PB Djarum. (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Psikolog anak Seto Mulyadi angkat bicara mengenai polemik yang terjadi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum. Ia menilai isu audisi umum bisa dituntaskan dengan tenang.

Seperti yang telah ramai diberitakan, PB Djarum memutuskan menyetop penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis-nya per tahun depan. Langkah ini diambil untuk meredam polemik eksploitasi anak.

PB Djarum dituding KPAI melakukan eksploitasi terhadap anak lewat ajang audisinya. KPAI berpegangan pada undang-undang di mana perusahaan rokok dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau dalam menyelenggarakan kegiatan.

"Harusnya nggak usah dibuat ramai, duduklah bersama-sama. Bahwa Djarum sudah berjasa banyak, bisa mencetak atlet-atlet internasional di bidang bulutangkis, oke, itu benar, harus diakui secara jujur," ujar pria yang akrab disapa Kak Seto tersebut saat dihubungi detikcom, Senin (9/9/2019).


"Tapi kemudian bahwa Djarum juga melakukan pelanggaran terhadap regulasi, itu juga harus dibuka, tidak ditutup-tutupi. Dipecahkan sekarang bagaimana jalan keluarnya."

"Ini sebetulnya kan, memang sudah ada peraturannya, dari PP no 109 tahun 2012, pasal 36 ya. Jadi sudah ada ketentuan begitu. Sehingga apapun juga yang menyangkut rokok ini kalau mensponsori satu kegiatan, sebagai CSR (Corporate Social Responsibility), tidak boleh dipampangkan."

"Nah ini sudah bertahun-tahun, Djarum ini membina tetapi dengan memakai logo itu, logo Djarum. Dan orang tahu kalau logo Djarum itu, dengan huruf D dan J itu ya bukan apa-apa lagi selain itu memang rokok. Nah, intinya KPAI hanya sekedar mengingatkan, coba memohon untuk mematuhi undang-undang," sambung Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ini.

Banyak pihak menyayangkan bahwa KPAI baru mengangkat persoalan ini sekarang, sementara audisi umum PB Djarum sudah digelar sejak 2006. Kak Seto menilai kelengahan semua pihak selama ini tak bisa dijadikan pembenaran untuk pelanggaran terus dilakukan.


"Nah, sekarang sudah menyadari itu kan harusnya berterima kasih. Jangankan KPAI, kita semua terlena kok. Pemerintah juga terlena. Justru KPAI sadar, loh ini ada salah, harus dikoreksi," tuturnya.

"Kalau ada sesuatu yang dikoreksi, walaupun (sudah jalan) lama, terus kita baru sadar, terus ada orang yang mengingatkan, itu nggak boleh disalahkan dong. Jadi intinya, kita harus berterima kasih karena KPAI mengingatkan kita semua," ujar Kak Seto.



Lanjut ke halaman berikutnya (raw/rin)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com