.webp)
Skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi FAM disorot LSM antikorupsi Malaysia. Diduga ada persekongkolan yang melibatkan pemerintah.
Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) kena sanksi FIFA karena dinilai memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Ketujuh pemain yang bermasalah dihukum larangan bermain 12 bulan.
Ketujuh pemain tersebut yakni Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca. Leluhur mereka diklaim berasal dari Malaysia, tapi dokumen yang didapat FIFA menyebut tidak ada kakek-nenek mereka yang lahir di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus yang menimpa FAM dan tujuh pemain naturalisasi Harimau Malaya jadi isu nasional di Malaysia. LSM antikorupsi Malaysia, Centre to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center), mendesak pemerintah mengklarifikasi masalah ini.
C4 Center terutama menuntut Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, untuk berterus terang soal proses naturalisasi ketujuh pemain asing itu. C4 Centre menilai FAM tak mungkin bekerja sendirian dalam urusan ini, mengingat paspor dan pengesahan kewarganegaraan berada dalam domain Kementerian Dalam Negeri.
"Menteri Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk berterus terang dan mengungkap kisah lengkap tentang bagaimana para pemain ini menerima kewarganegaraan meskipun jelas tidak memenuhi persyaratan utama, dan untuk mempertanggungjawabkan pemalsuan akta kelahiran secara terang-terangan yang diserahkan kepada FIFA oleh FAM," kata CEO C4 Centre, Pushpan Murugiah, dilansir dari News Strait Times.
"Sebelum Komite Banding FIFA merilis keputusan tertulisnya, Saifuddin berusaha membingkai masalah kelayakan kewarganegaraan para pemain sebagai pelaksanaan diskresinya. Namun kini, posisi yang diambilnya tidak masuk akal."
C4 Center menyoroti cepatnya proses naturalisasi ketujuh pemain itu. Facundo Garces cs langsung mendapat kewarganegaraan Malaysia dari pemerintah tak lama setelah direkomendasikan FAM.
"Jadi, bagaimana para pemain ini, yang mengaku tidak bisa berbahasa Melayu, memenuhi persyaratan ini?" Murugiah menanyakan.
"Sifat skandal yang terpadu dan cepat ini menunjukkan kemungkinan kolusi di antara para pembuat keputusan kunci dalam pemerintahan, dan Kementerian Dalam Negeri berkewajiban untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab. Saifuddin sendiri harus segera mengklarifikasi perannya dalam kasus ini kepada Parlemen dan mempertanggungjawabkan pernyataannya yang menyesatkan."
"Jadi, sangat penting baginya untuk bertanggung jawab atas pelanggaran persyaratan kewarganegaraan yang begitu mencolok. Jika dia tidak dapat menegakkan dan melindungi proses kewarganegaraan negara, maka dia tidak layak untuk jabatannya saat ini," tegasnya.
(bay/yna)
