KONI Diminta Tengahi Perselisihan LPI dan PSSI

Jakarta - Sebagai induk organisasi olahraga di Indonesia, KONI diminta turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan antara LPI dan PSSI, tanpa campur tangan pemerintah.

"Sebagai induk organiasai KONI harus turun tangan, kalau pemerintah yang turun jadi politis nantinya," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimmly Asshidiqie, usai melayat Sudwikatmono, di rumah duka, Jl Bukit Golf PA/10, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (9/1/2010).

KONI, kata Jimmly, harus mampu merukunkan kedua pihak yang berseteru. "Kalaupun nanti PSSI terbukti tidak profesional dalam pengelolaan induk olahraga sepakbola Indonesia, ya harus dibenahi," ujarnya.

Mengenai niatan KPK yang akan memeriksa pengelolaan keuangan PSSI, Jimmly meminta komisi tersebut hati-hati dalam melangkah.

"Penegakan hukum di KPK harus hati-hati karena ini sudah menjadi politik," tutur ahli hukum tata negara ini.

Sebelumnya, KPK akan mengusut anggaran dana dari APBN/APBD terkait penggunaannya untuk kegiatan yang dilakukan PSSI. KPK berharap anggaran dana tersebut bisa digunakan maksimal untuk kegiatan olahraga.

KPK akan menelusuri mulai dari pengurus asosiasi olahraga hingga klub-klub sepak bola.

"Nanti kita telusuri hingga ke klub-klub, apakah jumlah alokasinya sama dengan yang digunakan. Kalau itu sama agar dilaporkan secara transparan, misalnya sisa dana di sana dialokasikan ke mana itu akan jelas, jangan sampai luput yang jumlahnya tidak sebesar gratifikasi. Jangan sampai terkesan kita hanya menyusuri dana yang kecil," ujar wakil KPK bidang pencegahan M Jasin, Kamis (6/1/2011) lalu.


(ahy/din)