Ketua PSSI Harus Terbuka, Punya Uang Banyak, dan Tak Disetir Politik

Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dimunculkan. Sejumlah kriteria diajukan agar PSSI tak dimanfaatkan segelintir orang.

KLB itu diputuskan lewat rapat darurat oleh Komite Eksekutif (exco) di kantor PSSI, Jakarta, Selasa (19/2/2019) malam. Dua agenda KLB itu pertama untuk membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) serta yang kedua agenda kedua adalah penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.

Mantan pemain nasional, Supriyono, meminta agar pemilik suara tak sembarangan memilih ketua umum. Proses itu sudah harus dikawal sejak penjaringan calon ketua umum.

Baca juga: Sepakbola di Titik Nadir, Perlu Momen Apa Lagi?

"Sistem yang sudah diperbaiki itu tak akan berhasil jika ketua umumnya tidak memiliki integritas, juga keinginan kuat memajukan sepakbola Indonesia. Dia juga sosok yang harus memiliki relasi, baik di dalam maupun luar negeri sehingga bisa menggaet sponsor," kata Suproyono yang dihubungi detikSport, Senin (25/2).

Ya, dana untuk menjalankan organisasi PSSI dan pembibitan pemain memang menjadi masalah yang mengemuka setelah muncul kasus dugaan pengaturan skor. PSSI dinilai terlalu menutup diri kepada pihak lain, terutama pemerintah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

"Sponsor itu untuk mendanai kepentingan semua elemen kelompok usia. Pembangunan sepakbola tidak hanya sebatas kompetisi, dari akar rumput, sarana, sport science. Kalau mau Indonesia maju, bukan hanya sistem yang diperbaiki, harus ada dana kucuran segar. Sebagai gambaran Primavera (1993/1994) yang dibuat tahun segitu saja merupakan proyek Rp 6 miliar, sekarang lihat saja untuk membayar Luis Milla butuh dana berapa besar?" ujar Supriyono yang juga rutin menjadi komentator siaran sepakbola.

Baca juga: Pengaturan Skor Muncul karena PSSI Butuh Uang Banyak tapi Malah Menutup Diri

"Nah, karena membutuhkan uang banyak itu, ketua umum PSSI sudah semestinya pandai menggandeng perusahaan yang mau mendedikasikan uangnya itu. Dia harus mampu menumbuhkan kepercayaan piak luar, swasta dan pemerintah kepada PSSI," dia menambahkan.

"Apalagi hubungannya dengan pemerintah. Lewat pemerintah itu lah bisa dibangun relasi dengan negara lain. Bagaimana bisa kiat menitipkan pemain kita kepada negara lain, namun PSSI tidak bekerja sama dengan pemerintah. Mereka yang memiliki jalannya," Supriyono menegaskan.

Selain itu, Supriyono meminta agar KLB PSSI tak ditunggangi kepentingan politik. Dia meminta pemilik suara tak gampang dimanfaatkan.

"Calon ketua umum PSSI juga harus independen, bukan titipan ini atau itu. Jangan bernuansa politik," dia menegaskan.

Baca juga: Harapan dari Garuda Muda di Tengah Kacau Balau Sepakbola Indonesia

(fem/nds)