Kasus Gaji Pesepakbola Macet, APPI Ajukan Ini ke Komisi X DPR RI

Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) menggelar audiensi dengan Komisi X DPR RI, Rabu (1/9/2021). Mereka mau profesi pesepakbola diakui pemerintah.

Upaya ini dilakukan APPI mengingat rentannya profesi atlet sepakbola terhadap pelanggaran-pelanggaran hak mereka. Misalnya penunggakan gaji yang sampai saat ini masih terus menjadi masalah.

Pengakuan profesi pesepakbola juga bisa membuat mereka dilindungi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, profesi pemain sepakbola bisa setara layaknya status pekerja-pekerja lain yang ada Indonesia.

Adapun pada audiensi kali ini, APPI diwakili oleh Presiden Firman Utina dan Wakil Presiden APPI Andritany Ardhiyasa, Anggota Komite Eksekutif APPI Bima Sakti, serta Plt. General Manager APPI M.Hardika Aji dan Deputi Gotcha Michel.

Mereka berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR-RI Bidang KOKESRA Muhaimin Iskandar, Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda, serta jajaran tim staf DPR-RI. Kementerian Tenaga Kerja diwakili oleh Staf Khusus Dita Indah Sari dan Wilson Sitorus.

"Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Bapak Ketua Komisi X DPR RI yang akan menjembatani aspirasi kami," kata Firman Utina dalam rilis APPI.

"Selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk pembahasan lebih mendalam baik yang terkait dengan agenda jangka pendek yaitu pembahasan Profesi Atlet dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga jangka menengah perihal revisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional," ujarnya menambahkan.

Menurut APPI, isu hukum ketenagakerjaan masih tidak begitu lazim bagi industri sepakbola Indonesia. Setiap tahunnya selalu dihiasi isu-isu penunggakan gaji yang dialami oleh pemain.

PSM Makassar misalnya yang menunggak gaji 17 pemainnya dan baru melunasi pada h-1 sebelum kick off Liga 1 2021. Klub itu sebelumnya terancam tak bisa ikut berkompetisi jika masih menunggak kick off Liga 1 dimulai yakni pada 27 Agustus.