.webp)
PSSI melakukan pertemuan dengan perwakilan Kemenkumham, Selasa (26/4/2022). Agendanya adalah mengurus proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Dalam kesempatan itu, Perwakilan PSSI diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar dan Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto.
Ditjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar bahkan memberi arahan kepada stafnya untuk menyelesaikan proses ini lebih cepat. Ia pun disebut PSSI sangat antusias mendengar penjelasan dari federasi terkait program naturalisasi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah pertemuan dan diskusi dengan pihak Kemenkumham tadi sangat positif hasilnya," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, dalam keterangan PSSI.
"Pihak Kemenkumham sangat membantu dan mendukung proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat ini agar selesai dengan cepat," ujarnya menambahkan.
Saat ini Sandy Walsh bermain untuk klub KV Mechelen, Belgia dan Jordi Amat bermain di KAS Eupen, yang juga peserta Liga Belgia. Hanya saja Jordi Amat sudah pasti cabut dari KAS Eupen saat kontraknya habis pada Bulan Juni.
Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bertemu dengan perwakilan PSSI di Belgia pada awal April lalu. Hasani Abdulgani yang diutus PSSI saat itu membawa sejumlah dokumen yang mesti ditandatangani Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Mereka berdua sudah yakin 100 persen untuk pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, Sandy Walsh dan Jordi Amat juga menyatakan sudah tidak sabar bermain bersama Timnas Indonesia di bawah polesan pelatih Shin Tae-yong.
Berangkat dari hal itulah PSSI kemudian menghampiri Kemenkumham. Proses naturalisasi kedua pemain tinggal finalisasi di Kemenkumham.
"PSSI mengucapkan banyak terima kasih untuk Kemenkumham lewat Ditjen AHU yang membantu proses naturalisasi ini." tutur Yunus Nusi.
"Saat ini proses tinggal satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh PSSI agar dua pemain tersebut resmi menjadi WNI. Intinya PSSI mengikuti aturan dan prosedur dari pemerintah Indonesia terkait program ini," ucapnya.
(cas/raw)
