Mempertanyakan Komitmen Kepala Daerah Sebagai Host Piala Dunia U-20

Mempertanyakan Komitmen Kepala Daerah Sebagai Host Piala Dunia U-20

Afif Farhan - Sepakbola
Rabu, 29 Mar 2023 12:20 WIB
Plt Menpora Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR. Rapat tersebut membahas terkait Piala Dunia U-20.
Plt Menpora-Komisi X DPR Bahas Piala Dunia U-20 (Foto: Agung Pambudhy/detikFoto)
Jakarta -

6 Kepala Daerah sudah berkomitmen untuk jadi host city tuan rumah Piala Dunia U-20. Tapi kok, malah ada yang melanggar komitmen dengan tidak mendukung ajang tersebut?

Plt Menpora Muhadjir Effendy melaksanakan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (28/3) malam WIB. Salah satu yang jadi topik pembicaraan adalah soal komitmen kepala daerah untuk menyukseskan Piala Dunia U-20.

Dilansir dari CNN Indonesia, setelah Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia oleh FIFA, langkah pemerintah dan PSSI selanjutnya adalah menunjuk enam kota sebagai daerah penyelenggara (host city). Keenam daerah itu yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya sebanyak enam kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan menggelar Piala Dunia U-20 2023, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Surakarta, dan Wali Kota Surabaya pada waktu yang berbeda mulai dari Maret 2021 hingga Februari 2022.

ADVERTISEMENT

Kemudian sebulan terakhir ini, Gubernur Bali Wayan Koster bersuara menolak kedatangan Timnas Israel U-20 ke wilayahnya dengan alasan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Hal itulah yang disayangkan oleh Muhadjir Effendy.

"Oleh karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang sebelumnya sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini," terangnya.

"Jadi tidak hanya sekadar membatalkan garansi tapi menolak itu tentu saja beda. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi tapi kalau sudah menolak tentu saja ada suatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, begitu," jelas Muhadjir.

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sudah kesal duluan. Gibran tegas bilang, kalau sudah tanda tangan komitmen maka seharusnya tidak ada lagi suara-suara sumbang penolakan!

Saya sih komitmen apa yang saya tandatangani di perjanjian," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/3/2023) seperti dilansir dari detikJateng.

"Kenapa baru protes sekarang, harusnya dulu," sambungnya dengan nada kesal.

"Kalau saya komitmen dengan segala konsekuensi, saya sudah tanda tangan komitmen. Kalau mau protes dari dulu, tidak mendekati seperti ini," pungkasnya.

(aff/cas)

Hide Ads