sepakbola
Follow detikSport Follow Linkedin
Kamis, 23 Apr 2020 13:03 WIB

Pemerintah Inggris Takkan Ikut Campur dalam Proses Akuisisi Newcastle

Adhi Prasetya - detikSport
(FILES) In this file photo taken on August 13, 2017 St James Park stadium, home ground of Newcastle United, is pictured in Newcastle-upon-Tyne, north east England, ahead of the English Premier League football match between Newcastle United and Tottenham Hotspur. - A Saudi-backed 300m ($368 million) takeover of Newcastle United is nearing completion at a time when the rest of the football industry is on its knees due to the economic crisis caused by coronavirus. For Saudi Arabias Public Investment Fund (PIF), led by Crown Prince Mohammed bin Salman, that will reportedly take an 80 percent stake in the Premier League club, the crisis presents an opportunity. (Photo by Lindsey PARNABY / AFP) Pemerintah Inggris menyerahkan segala proses tes kelayakan akuisisi Newcastle kepada Premier League. Foto: AFP/LINDSEY PARNABY
Jakarta -

Proses akuisisi Newcastle United dituding merupakan upaya sportswashing Arab Saudi. Pemerintah Inggris memilih untuk tak ikut campur dan menyerahkan seluruh prosesnya kepada Premier League.

Arab Saudi, lewat Public Investment Fund (PIF) pimpinan Pangeran Mohammed bin Salman, dituding ingin memperbaiki citra mereka di dunia internasional lewat olahraga.

Pembelian Newcastle seharga 300 juta Paun dianggap hanyalah upaya menutupi reputasi mereka yang buruk dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu anggota parlemen Britania Raya, John Nicolson, mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kebudayaan Oliver Dowden dalam sebuah pertemuan.

"Dengan catatan yang dimiliki Arab Saudi terkait penculikan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM lainnya, belum menghitung pembunuhan sadis Jamal Khashoggi, bagaimana mungkin dia (Pangeran Mohammed) bisa dianggap orang yang pantas?" kata Nicolson, dikutip Daily Mail.

Apa balasan Dowden?

"Seperti yang anda tahu, uji kelayakan pemilik dilakukan oleh Premier League dan saya tak mau berprasangka buruk. Saya akan sedikit mempermasalahkan karakterisasi dirinya secara pribadi," ujarnya.

"Pertama-tama, dana yang dipakai adalah kekayaan milik negara, bukan miliknya pribadi. Kita punya hubungan luar negeri yang baik dengan Arab Saudi, tapi kita juga tak malu untuk mengangkat pembicaraan pelanggaran HAM yang anda sebut tadi, dan kita akan terus bersikap begitu," sambung Dowden.

Nicolson kemudian bertanya apakah pemerintah akan campur tangan seandainya proses akuisisi itu disetujui Premier League, mengingat Pangeran Mohammed akan memiliki kuasa penuh akan Newcastle. Dowden pun menyebut itu urusan Premier League.

"Menurut saya, itu adalah masalah mereka (Premier League). Saya sudah cukup puas mereka melakukan tes kelayakan tersebut," kata menteri 41 tahun itu.



Simak Video "Gila! Newcastle Comeback Sekejap di Injury Time "
[Gambas:Video 20detik]
(adp/krs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksepakbola.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com