.webp)
PSSI merespons arahan Gugus Tugas COVID-19 yang mewajibkan setiap pesepakbola melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) sebelum memulai pertandingan. Apa katanya?
Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas, Letjen TNI Doni Monardo, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, memaparkan beberapa poin pembahasan terkait protokol kesehatan olahraga.
Dia mengatakan belum mengizinkan untuk menggelar kegiatan yang sifatnya kerumunan dan bersentuhan fisik. Andai pun bisa digelar, maka setiap pelaku kompetisi harus dicek kesehatan menggunakan tes PCR, bukan rapid test, seperti yang dicanangkan PSSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons itu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Yoyok Sukawi, sejatinya sepakat dengan arahan gugus tugas COVID-19. Akan tetapi, secara bisnis akan memberatkan klub.
"Karena itu akan jadi beban tambahan. Ya, kami mencoba mencari jalan bagaimana liga bisa jalan tapi tidak begitu memberatkan klub. Kalau LIB, PSSI mampu pasti akan ditanggung segala macam protokol kesehatannya," kata Yoyok kepada pewarta dalam sambungan telepon, Rabu (17/6/2020).
"Kalau ternyata biayanya besar, kami akan tawarkan untuk dipikul bersama-sama dengan klub," lanjutnya.
Walaupun begitu, sebut Yoyok, pembahasan soal protokol kesehatan yang sesuai dengan gugus tugas COVID-19 ini masih perlu disamakan persepsinya. Termasuk di antaranya soal penerapan dengan atau tanpa penonton pada kompetisi. Dia menyebut masih ada perbedaan antara Kemenpora dengan Gugus Tugas soal penonton.
"PSSI perlu sinkronisasi protokol bersama Gugus Tugas dan pemerintah untuk menyatukan persepsi. Hal ini penting agar satu suara soal kebijakan protokol dan bisa segera dilakukan," ujar Yoyok yang juga anggota Komisi X DPR RI ini.
"Kemenpora juga harus bertanggung jawab kalau misalnya ada pemain atau ofisial yang terkena COVID-19. Sebab, karier pemain bisa mati kalau terkena. Itu kan menyerang paru-paru, sementara pemain itu yang dilihat VO2Maxnya," kata Yoyok menegaskan.
(mcy/cas)
