.webp)
KONI memang tak akan campur tangan soal gugatan yang diajukan PP Pelti kepada Direktur PPK GBK dan presiden serta kementerian terkait soal alih fungsi kompleks lapangan tenis GBK.
Namun, KONI yang turut menandatangani kesepakatan alih fungsi akan menelusuri ketidaksinkronan informasi perombakan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Baca Juga: Penjelasan PPK GBK Soal Alih Fungsi Lapangan Tenis GBK Menjadi Stadion Bisbol]
[Baca Juga: Ini Alasan Pelti Ngotot Pertahankan Kompleks Tenis GBK]
Wakil Ketua KONI Pusat, K. Inugroho, mengamini pernyataan PP Pelti. Dia mengatakan rapat pada tanggal 5 April itu bukan mengambil keputusan stadion tenis dan bisbol. Dia juga menyayangkan jika kompleks lapangan tenis GBK kehilangan sampai 18 lapangan outdoor yang ada.
"Jadi sifatnya mengkaji ulang, bukan pengambilan keputusan. Dari hasil rapat itu juga, KONI sendiri telah melayangkan surat kepada Kemenpora pada tiga bulan lalu. Isinya, kami keberatan jika lapangan tenis dihilangkan semua. Kami mengusulkan untuk meninjau kembali. Tapi itu terus berjalan dan keputusan pemerintah," kata Inogroho dalam perbincangannya dengan detikSport, Rabu (19/10/2016).
Nah, terkait gugatan PP Pelti, Inu--sapaan karib K. Inugroho--KONI Pusat tidak tahu-menahu. Sebab, sejak bersurat kepada Kemenpora belum ada koordinasi lebih lanjut soal keputusan alih fungsi lapangan tenis ke bisbol.
"Tidak (tahu) karena keputusannya saat itu kan kami mengusulkan untuk meninjau kembali dan sejak kami bersurat itu memang tidak ada koordinasi lagi. Lalu berjalan terus, kemudian ada gugatan dari PP Pelti itu. Kalau KONI di dalamnya tentu KONI masuk juga yang digugat. Logikanya kan seperti itu," ucap dia.
KONI bersikukuh tidak akan diam dalam menyikapi persoalan ini. Mereka akan mencari jalan tengah sekaligus memediasi pihak-pihak yang bersoal.
"Kami selaku sebagai induk oragnisasi akan membantu induk-induk cabang olahraga yang akan bertanya. Tetapi kami juga tidak ingin berlawanan dengan pemerintah. KONI dalam hal ini sebagai mediator dan memediasi mana yang terbaik. Jadi ini yang harus dilakukan, bukan ikut menggugat atau kita juga tidak membantu," tutur Inu.
"Kami sebagai induk cabang olahraga juga harus memikirkan dan melihat kebutuhan cabang olahraganya. Sekali lagi tanpa menghalangi keputusan yang besar," ujar dia.
Rencananya dalam waktu dekat, KONI Pusat akan berkoordinasi dengan PP Pelti, baru kemudian mengajak bicara Kemenpora.
(mcy/fem)
