Pemotongan Birokrasi untuk Mudahkan Dana Pelantas Jangan Janji Belaka

Jakarta - Pengurus besar/pusat cabang olahraga optimistis keputusan pemerintah untuk memperpendek birokrasi bakal meningkatkan prestasi olahraga. Mereka minta bukti, bukan sekadar janji.

Peraturan Presiden (perpres) tentang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pengganti Perpres Program Indonesia Emas (Prima) tinggal menunggu teken Presiden Joko Widodo. Dalam draf itu disebutkan salah satunya tentang hirarki administrasi olahraga bakal lebih sederhana, dari Kemenpora langsung kepada pengurus besar/pusat cabang olahraga.

Manajer pelatnas panahan, Fredy Rosandi, optimistis dengan langkah itu PB makin mudah menyusun try out. Namun, dia masih menyimpan kekhawatiran Kemenpora bekerja lamban.

[Baca Juga: Pembubaran Satlak Prima Tinggal Menunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi]

"Semisal, kami memasukkan program ke Kemenpora, tapi ternyata dari kementeriannn prosesnya lama, dua atau tiga minggu, bahkan sebulan.Ya sama saja dong. Kalau begitu artinya cuma memindahkan gedung saja, dari gedung sana (PP ITKON) sebagai kantor Satlak Prima ke gedung sini (Kemenpora)," kata Fredy seperti yang dihubungi detikSport, Kamis (19/10/2017).

"Sejauh ini, kami dari panahan ketika mengajukan program seperti uji coba atau training camp dari Satlak Prima sih seminggu beres. Kami mengajukan, evaluasi, sama sidang, kemudian diserahkan ke Kemenpora. Nah biasanya di Kemenpora tuh (yang lama)," dia mengeluhkan.

"Jadi, penyakit yang di sana (Kemenpora) urai dulu dan semestinya orangnya diganti. Jika tidak, ya penyakit lama timbul lagi. Kami sih senang-senang saja, mau dipakai Satlak Prima, atau dikembalikan ke PP/PB, yang penting saling memahami dalam olahraga ini," ujar Fredy.

[Baca Juga: Jika Resmi Dibubarkan, Tugas Satlak Prima Diserahkan ke KONI]

Fredy mengusulkan agar Kemenpora memiliki personel yang memahami cabang olahraga prestasi. Menurutnya, itu bisa mencegah proposal abal-abal dan mempersingkat waktu verifikasi.

"Misalnya, panahan ada orang panahan, badminton, dan mereka yang menguasai di Kemenpora. Untuk bantu mengevaluasi tapi dibantu oleh orang Kemenporanya. Jadi prosesnya dipercepat," dia menambahkan.

PB Diminta Pahami Prosedur Pencairan APBN

Bekas manajer pelatnas angkat besi, Alamsyah Wijaya, berharap pemotongan birokrasi anggaran dari Kemenpora langsung ke PB akan membuat try out dan pemenuhan akomodasi lebih lancar. Namun, dia mengingatkan agar PB memahami mekanisme dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami apresiasi keputusan pemerintah terkait anggaran yang langsung diberikan kepada pemerintah. Tetapi akan ada laporan standar APBN dan itu tidak semua PB mengerti, jadi perlu ada perbantuan administrasinya. Kalau masalah KONI saya rasa orang yang bisa berdiskusi kan. Yang penting komunikasi. Kalau komunikasinya arogan sih susah," kata Alamsyah.

"Saya juga berharap Pengurus Besar dan Pengurus Pusat cabang olahraga juga harus membuktikan diri bisa memenuhi target yang dipatok. Itu saja. Enggak masalah tugas Koni? Insya Allah aman," dia mengungkapkan.

(mcy/fem)