KOI Siap Bantu Cari Solusi soal Ancaman Sanksi Badan Antidoping

Mercy Raya - Sport
Jumat, 08 Okt 2021 19:35 WIB
Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, meminta dukungan untuk atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 lewat medos.
Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: dok.Istimewa)

Sehubungan itu, KOI sebut Okto, akan membantu bila ada yang diperlukan demi keamanan olahraga Indonesia.

"Semaksimal mungkin dalam ranah kami untuk apa yang bisa kami kerjakan. Namun, masalah ini harus ditanggapi dengan segera. Jangan sampai Indonesia tampil di multievent seperti Rusia saat di Olimpiade 2020 Tokyo karena Merah putih merupakan kebanggaan kita dan bisa mengumandangkan Indonesia Raya di negeri orang itu menjadi kebanggaan tersendiri," ujarnya.

Saat itu, Rusia tampil di Olimpiade Tokyo tanpa menggunakan bendera negara, melainkan bendera Komite Olimpiade Rusia (NOC Rusia). Hal ini dikarenakan Negeri Beruang Merah masih menjalani sanksi doping yang didukung oleh negara.

Indonesia tercatat akan menggelar kejuaraan single event Internasional hingga akhir tahun ini. Di antaranya, PBSI menggelar Indonesia Masters (16-21 November), Indonesia Open (23-28 November), dan BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember).

Selain itu, agenda padat juga menanti Indonesia pada 2022, yakni Asian Indoor & Martial Art Games (10-20 Maret), SEA Games (Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), Asian Youth Games (20-28 Desember).

"Kita harus pikirkan bersama bagaimana agar agenda yang telah disusun National Federation ini tidak terganggu. Apalagi atlet kita sudah menyiapkan diri sejak jauh-jauh hari," kata Okto.

"Komite Olimpiade Indonesia akan membantu semaksimal mungkin dalam ranah kami untuk apa yang bisa kami kerjakan. Namun, masalah ini harus ditanggapi dengan segera. Jangan sampai Indonesia tampil di multi event seperti Rusia saat di Olimpiade 2020 Tokyo karena Merah putih merupakan kebanggaan kita dan bisa mengumandangkan Indonesia Raya di negeri orang itu menjadi kebanggaan tersendiri."


(mcy/krs)