Tiga Arahan Presiden Soal Sanksi WADA ke LADI

Mercy Raya - Sport
Jumat, 22 Okt 2021 19:40 WIB
Ketum PSSI Mochamad Iriawan (iwan Bule) bertemu Menpora Zainudin Amali. Pertemuan itu bahas nasib kompetisi sepakbola di Indonesia yang mati suri gegara Corona.
Menpora Zainudin Amali mengungkap ada 3 arahan Presiden RI Joko Widodo terkait sanksi WADA. (Foto: detikcom/Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Sanksi WADA, Badan Anti Doping Dunia, kepada Indonesia turut dipantau Presiden RI Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu pun memberikan tiga arahannya kepada Menpora Zainudin Amali. Apa saja?

Sanksi WADA benar-benar terjadi setelah Indonesia tidak bisa mengibarkan Merah-Putih saat seremoni juara Piala Thomas 2020.

Jonatan Christie dkk hanya bisa menampilkan bendera PBSI, lantaran WADA melarang adanya pengibaran Merah-Putih sebagai bentuk salah satu hukuman yang diterima Indonesia.

Selain tanpa bendera Merah-Putih di ajang regional, kontinental, dan Kejuaraan Dunia, faktanya Indonesia juga terancam tak bisa menggelar beberapa event internasional. Padahal Indonesia saat ini sudah tercatat sebagai tuan rumah ajang seperti basket dan World Superbike 2021, serta MotoGP 2022.

Hal tersebut terjadi karena ketidakpatuhan Indonesia, dalam hal ini LADI tak memenuhi Test Doping Planning (TDP).

Situasi ini rupanya turut menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo. Sampai-sampai, eks walikota Solo itu ikut memberikan arahannya kepada Menpora Zainudin Amali.

"Pak presiden memantau dan mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Dan tadi setelah diinformasikan tentang situasi terakhir, saya melaporkan bahwa upaya-upaya yang kami lakukan adalah dengan membentuk tim. Timnya ada dua tugas, yakni untuk percepat pemenuhan LADI terhadap apa yang diperintahkan WADA, supaya compliance dan investigasi kenapa bisa terjadi," kata Amali dalam jumpa persnya Jumat (22/10/2021).

"Bapak Presiden memberi arahan kepada kami. Pertama, beliau meminta kepada kami untuk segera memenuhi apa yang dimintakan WADA kepada LADI. Itu arahan langsung beliau dalam waktu secepat-cepatnya. Bapak Ketum LADI tadi menyampaikan sekarang dalam progres dan kami berusaha supaya ini bisa berjalan dalam waktu sesingkat-singkatnya."

"Kemudian beliau menyampaikan karena masa sekarang kita belum bisa selesai dengan WADA, maka beliau mempersilakan ada pendampingan dari pihak lain dalam hal ini dari JADA (Jepang Anti Doping) yang akan mensupervisi kita selama dalam masa not compliance. Mudah-mudahan bisa dilakukan karena Jepang berkomitmen untuk bantu Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah ini," ujar Menpora asal Gorontalo tersebut.

"Hal kedua, arahan Presiden beliau menyampaikan ini harus diinvestigasi kenapa ini terjadi dan semua hasil dari investigasi itu, dalam arahan ketiga beliau agar diumumkan secara terbuka kepada publik. Tidak boleh ada yang ditutupi," imbuhnya.

"Itu disampaikan siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab. Bapak Presiden sampaikan itu harus diumumkan," katanya.

Sehubungan itu, Presiden, seperti diungkapkan Menpora, mengapresiasi langkah membentuk tim penyelesaian sanksi WADA. Tim terdiri dari tujuh orang, dua perwakilan dari Komite Olimpiade Indonesia, dua lainnya dari LADI, dua perwakilan dari cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi, serta satu perwakilan dari pemerintah.

"Beliau menyambut baik supaya langkah-langkah ini lebih diakselerasi dan kita utamakan supaya LADI segera memenuhi apa yang diminta WADA. Supaya compliance," ucap politikus Golkar tersebut.



Simak Video "Merah Putih Tak Berkibar di Thomas Cup, Ladi Ngaku Dicap Pengkhianat Bangsa"
[Gambas:Video 20detik]
(mcy/cas)