Detik Insider

Menagih Janji Menpora setelah Sanksi FIFA Jatuh

Andi Abdullah Sururi - detikSport

Ilustrasi: AFP/Bay Ismoyo

Jakarta - Empat hari lalu Menpora Imam Nahrawi kembali menyatakan masyarakat Indonesia tak perlu takut jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk sepakbola Indonesia. Dan sanksi itu kini telah benar-benar jatuh. "Masyakarat Indonesia tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Kalau selama ini kita mengagung-agungkan mereka, sesungguhnya ada masalah yang sangat besar," demikian Imam menanggapi ditangkapnya sejumlah petinggi FIFA oleh polisi Swiss yang bekerja sama dengan FBI pada Rabu (27/5/2015) lalu. "Kalau ada yang menakut-nakuti sanksi FIFA, Indonesia disanksi, Imam Nahrawi bertanggung jawab apapun keputusan FIFA," sambungnya. "Kita ingin sepakbola Indonesia berprestasi, membanggakan. Jangan sampai pemain dan pelatih berlatih sedemikian rupa, tapi ada kondisi di mana ada orang lain terlibat, mafia-mafia sepakbola." Sanksi itu sudah jatuh per Sabtu (30/5) kemarin, sampai waktu yang tidak ditentukan. Secara legal hukuman itu dijatuhkan kepada PSSI selaku federasi anggota FIFA, karena ada pelanggaran statuta yaitu intervensi pemerintah. Konsekuensinya, PSSI kehilangan hak-haknya sebagai anggota FIFA. Dalam Pasal 12 ayat 1 Statuta FIFA, tentang keanggotaan FIFA, disebutkan bahwa setiap anggota memiliki hak-hak sebagai berikut: (a) Ikut ambil bagian dalam kongres; (b) Menyertakan proposal-proposal untuk dicantumkan di agenda kongres; (c) Menominasikan kandidat dalam pemilihan presiden FIFA; (d) Berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi yang dikelola FIFA; (e) Melakukan semua hal-hal lain yang muncul dari statuta dan aturan-aturan lain. Dalam Pasal 14 ayat 3 tentang suspension, ditulis bahwa "Anggota yang diskors kehilangan semua hak-hak keanggotaannya. Anggota yang lain juga tidak boleh melakukan hubungan keolahragaan dengan anggota yang terhukum itu". Jadi, kalau Anda berharap Manchester City, AS Roma, Liverpool, atau tim-tim mancanegara itu melakoni tur pramusim di Gelora Bung Karno, seperti yang makin jadi tren dalam beberapa tahun terakhir, maka untuk sementara waktu hal itu tidak akan terjadi. [Tapi kita masih bisa menikmati siaran langsung pertandingan liga-liga Eropa, karena hal itu tidak terkait dengan federasi] Dan juga, karena keanggotaannya dibekukan, PSSI juga tidak akan lagi mendapatkan fasilitas dari program-program pengembangan FIFA, dan juga pelatihan-pelatihan, selama menjalani hukumannya. Dari sekian konsekuensi itu, satu yang paling dekat adalah Persipura dipastikan tidak bisa lagi melanjutkan upayanya meminta penjadwalan ulang untuk pertandingan melawan Pahang FA di Piala AFC. Yang masih boleh dilakukan adalah mencari kebenaran, sebab apa Pahang FA tidak memperoleh visa di bandara Soekarno-Hatta, sehingga mereka kembali ke negaranya dan batal melanjutkan penerbangan ke Jayapura. Dicoretnya Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2018 juga sangat realistis. Sebab, jadwal pertandingan pertama Indonesia sudah dekat, yakni pada 11 Juni mendatang melawan Taiwan. Jika demikian, berarti Indonesia dipastikan kembali gagal mewujudkan mimpi yang hingga kini memang masih sebatas mimpi: main di Piala Dunia. Masih untung FIFA membolehkan Indonesia tampil di SEA Games bulan depan di Singapura -- karena SEA Games memang "yurisdiksi" FIFA, dan tidak dihitung sebagai poin. Setelah itu, sepakbola Indonesia untuk sementara waktu dianggap "tiada" oleh FIFA. Pertanyaan di luar konteks ini adalah, mampukah timnas U-23 memperoleh medali emas di SEA Games nanti, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa ada prestasi yang masih bisa dicetak oleh mereka? Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya hari Sabtu lalu juga menegaskan, dukungannya pada Menpora dilandasi pada kenyataan bahwa Indonesia tak kunjung berprestasi. Setiap kali mengikuti turnamen internasional, hasilnya pun tidak ada. Jangankan di level dunia, di kelas Asia Tenggara saja sudah tidak mampu. Dia bilang, sepakbola harus direformasi total. <a href="https://sport.detik.com/sepakbola/read/2015/05/30/172254/2929602/76/tak-persoalkan-pembekuan-pssi-jokowi-sepakbola-harus-direformasi-total">[Baca: Tak Persoalkan Pembekuan PSSI, Jokowi: Sepakbola Harus Direformasi Total]</a> Indonesia bukan satu-satunya negara yang pernah dihukum FIFA. Banyak media sudah menuliskan contoh-contoh sebelum kita. Tinggal mau meniru solusi yang mana, jika inti persoalan skorsing ini adalah federasi. Brunei Darussalam dan Australia adalah dua contoh dari negara-negara yang pernah dihukum karena masalah interen federasi, dan mereka berhasil membentuk federasi baru, dan akhirnya kembali jadi anggota FIFA. <img src="https://akcdn.detik.net.id/albums/detikfinance/imamnahrawi.jpg" alt="" width="460" height="299" /> Kembali ke konteks sanksi FIFA, akan ada sebagian masyarakat yang marah pada Menpora, dengan alasan-alasannya. Akan ada pula sebagian masyarakat yang memberi acungan jempol pada Menpora, juga dengan alasan-alasan mereka. Dan, akan ada pula masyarakat yang memilih "jalan tengah". Yang terakhir ini adalah mereka yang akan berkata, "kalau ini harus terjadi, maka terjadilah. Tapi kalau setelah ini juga tak terjadi apa-apa, maka celakalah." Jika Menpora menganggap PSSI selama ini seringkali bertindak sendiri dan cenderung mengabaikan negara, maka langkah kongkret apa yang bisa dilakukan Menpora untuk bisa merepresentasikan keterlibatan dan partisipasi aktif negara dalam mengembangkan sepakbola. Jika Menpora selama ini memandang PSSI acapkali mengabaikan hak-hak pemain ketika gajinya tak terbayarkan, maka apa sesungguhnya solusi yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk lebih menyejahterakan para pesepakbola itu. Jika Menpora menganggap selama ini PSSI gagal memprofesionalkan diri, kompetisi dan klub-klubnya, lalu apa yang akan dilakukan oleh negara. Jika Menpora menilai (pengurus) PSSI tak kunjung berprestasi, maka masyarakat pasti akan menunggu dengan lebih penasaran, prestasi apa yang akan dihasilkan oleh Menpora pasca pembekuannya itu. Menpora memang sudah menetapkan Tim Transisi sebagai grup yang akan menjalankan fungsi-fungsi PSSI sampai terbentuknya (pengurus) federasi yang baru. Itu berarti, di tangan Tim Transisi-lah semua harapan "mulai dari titik nol" disandarkan. Seperti apa implementasi dari jargon "semua butuh proses", akan dipertaruhkan kepada publik: proses apa yang akan diterapkan pemerintah untuk me-restart sepakbola nasional. Jika selama ini PSSI selalu mengatakan "sepakbola milik FIFA", kini setelah Indonesia dihukum oleh FIFA, sesungguhnya inilah momen terbaik untuk secara "independen" berkata, "kini sepakbola Indonesia ya milik Indonesia". Sesungguhnya --mudah-mudahan-- sanksi FIFA ini bukan berarti kiamat. Kompetisi, yang merupakan mesin penggerak sepakbola, masih bisa dijalankan secara lokal. Sekali lagi, kompetisi masih bisa dijalankan seperti biasa. Bukankah klub-klub dan pemain katanya hanya butuh bertanding, sehingga roda perekonomian mereka juga bisa berputar. Bedanya hanyalah, sampai hukuman itu belum dicabut, Indonesia belum bisa mengirim wakilnya ke kompetisi Asia. Jika mulai sekarang FIFA tidak akan memberikan fasilitas pengembangan sepakbola kepada PSSI, maka bagaimana pemerintah bisa mengambil alih peran itu. Jika dengan sanksi FIFA ini Indonesia tidak akan mendapatkan pelatihan-pelatihan pelatih/wasit/manajemen, atau pengembangan usia muda, maka di situlah pemerintah harus berani pasang badan untuk pula mengambil alih peran-peran itu. Saya percaya, sanksi FIFA bukanlah sebuah kiamat. Tapi saya juga percaya, kiamat bisa semakin dekat kalau setelah dihukum FIFA pun tak ada pembenahan kongkret seperti yang dijanjikan pemerintah. ===== * Penulis adalah redaktur pelaksana detiksport. Akun twitter @sururi10 (a2s/mfi)