Ketua Komisi X DPR Dukung APPI Surati Jokowi demi Liga 1 dan Liga 2

Muhammad Robbani - Sepakbola
Kamis, 29 Jul 2021 20:50 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memprediksi KBM tatap muka pertengahan 2021
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mendukung APPI menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait Liga 1 dan Liga 2. (Foto: Syahdan Alamsyah)
Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung langkah Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) yang menyurati Presiden Joko Widodo demi Liga 1 dan Liga 2.

APPI menyurati Jokowi tentang keluh kesah pemain yang mau beraktivitas dan mencari nafkah lagi di sepakbola. Mereka berharap Jokowi mendukung niatan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang mau menjalankan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021.

Kompetisi sepakbola sudah vakum 500 hari lebih dan juga bergulir hingga saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak memberikan rekomendasi sehingga Liga 1 tak bisa bergulir. Sedianya Liga 1 bergulir mulai 9 Juli, namun kini ditunda ke akhir Agustus.

Tetapi pemerintah kini memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus sehingga nasib kompetisi kembali terancam. Terkait hal itu, APPI pun bergerak dengan menyurati Jokowi.

Komisi X yang membidangi olahraga menyambut positif langkah yang ditempuh APPI. Kompetisi sepakbola memang sudah seharusnya bergulir lagi setelah terhenti pada pertengahan Maret 2020.

"Kami mendukung langkah pemain (APPI) yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar kompetisi sepakbola bisa digelar kembali. Kami juga mendukung langkah PSSI dan Kemenpora yang terus berusaha menyiapkan pranata agar kompetisi bisa digelar dengan aman terutama dari sisi Kesehatan," kata Syaiful Huda dalam rilisnya.

Huda mengatakan tuntutan para pesepakbola profesional Indonesia agar kompetisi segera digelar merupakan hal wajar. Mereka sudah 16 bulan menganggur karena pemerintah menghentikan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Banyak di antara mereka yang harus beralih profesi karena kehilangan mata pencaharian.

"Ada pemain sepakbola profesional yang akhirnya harus menjadi Satpam, menjadi pedagang kaki lima, hingga menjadi ojek online. Situasi ini sungguh memprihatinkan karena mereka juga luput dari bantuan pemerintah karena selama ini dipandang mempunyai penghasilan layak," ujarnya.

Saat ini, dijelaskan Huda, mayoritas pemain profesional di Indonesia telah mendapatkan vaksin. Mereka juga sudah berulang kali melakukan simulasi penerapan protokol Kesehatan saat menjalani kompetisi.

Bahkan sejumlah klub juga telah membentuk Satgas COVID-19 yang mengawasi kehidupan sehari-hari pemain agar aman dari ancaman virus saat berlatih dan beristirahat di mess pemain.

"Kami yakin dari sisi pemain relatif aman dari dampak buruk COVID-19. Selain itu klub juga sudah diberikan panduan bagaimana harus menerapkan protokol Kesehatan di lingkungan stadion maupun mess pemain," ucapnya.

Politikus PKB ini mengaku banyak mendapatkan keluhan dari pemain maupun pengurus klub terkait ketidak jelaskan pelaksanaan kompetisi sepakbola di tanah air. Padahal mayoritas klub sudah melakukan kontrak dengan pemain maupun pelatih untuk persiapan Kompetisi Liga tahun 2021.

"Kami menerima masukan jika klub saat ini telah banyak mengeluarkan biaya untuk kontrak dan gaji pemain serta pelatih. Mereka juga telah menggelar latihan internal sehingga khawatir jika kompetisi batal digelar lagi," ucapnya.

Huda meminta kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk benar-benar berjuang meyakinkan stakeholder terkait jika kompetisi sepakbola aman digelar. Menurutnya PSSI juga harus menyiapkan skenario jika pemerintah tetap melarang pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 di zona merah, oranye, dan kuning.

"PSSI misalnya bisa mengubah format kompetisi sehingga pelaksanaannya lebih singkat maupun memusatkan pelaksanaan kompetisi di wilayah zona hijau yang aman. Sehingga satu sisi kompetisi tetap berjalan, di sisi lain meminimalkan potensi terbentuknya klaster baru penularan Covid-19 karena sepakbola," katanya memungkasi.

(cas/mrp)