Kebijakan PSSI di Antara Drama Marko Simic Vs Persija Jakarta

Muhammad Robbani - Sepakbola
Kamis, 28 Apr 2022 10:49 WIB
Penyerang Persija Jakarta Marko Simic
Kebijakan PSSI di Antara Marko Simic Vs Persija Jakarta (Foto: Rifkianto Nugroho/detikSport)
Jakarta -

APPI menjelaskan kronologi perselisihan Marko Simic dengan Persija Jakarta. Itu dikarenakan pembatasan nilai upah maksimal 25 persen saat Liga 1 2020 oleh PSSI.

Kebijakan PSSI tersebut tertuang di dalam berbagai Surat Keputusan (SK), yang salah satunya SKEP69. SK itu diterbitkan PSSI pada November 2020, saat kompetisi Liga 1 tak kunjung dilanjutkan lantaran tak mendapat izin penyelenggaraan dari pemerintah.

Mayoritas pemain pun dipertahankan klub dengan addendum (penyesuaian) kontrak. Sebab PSSI masih mengupayakan Liga 1 2020 untuk tetap dilanjut. Tapi sampai akhir tahun, Liga 1 tak kunjung lanjut dan akhirnya dihentikan.

Pada perjalanannya, kebijakan ini menjadi bola salju yang masalahnya masih berlanjut hingga kini. Muncul beberapa keluhan seperti Marc Klok yang tak puas gajinya dipotong Persija.

Ada juga kasus Alex Goncalves yang melaporkan Tira Persikabo ke Dispute Resolution Chamber (DRC) FIFA. Kasusnya kemudian dimenangi DRC FIFA sehingga Tira Persikabo wajib membayar penuh gaji Alex.

Setelah kasus Alex, kini giliran Marko Simic yang punya masalah serupa. Simic kemudian memutuskan mengakhiri kontraknya bersama Persija yang sebenarnya masih tersisa sampai akhir musim Liga 1 2022/2023.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pun angkat bicara. Mereka menyebut bahwa perselisihan-perselisihan itu adalah imbas dari kebijakan PSSI yang dari awal memang sudah dinilai bermasalah.

Dinilai APPI, kebijakan PSSI bagai angin segar bagi klub-klub. Karena merasa sudah menjadi ketetapan federasi, banyak klub yang main potong sepihak gaji pemainnya tanpa melakukan komunikasi atau tanpa prosedur.

"Yang kami tangkap, addendumnya ada dispute (perselisihan). Dari sisi pemain mereka keberatan, 'kok cuma dibayar 25 persen'? Sementara klub merasa itu sudah porsinya," kata perwakilan APPI Riyandi Ramadhana dalam diskusi bersama PSSI Pers di Space Twitter, Rabu (27/4/2022).

"Dalam kasus Alex, toh teman-temannya di Brasil juga kena pemotongan nilai gaji. Tapi memang masalah komunikasinya harus baik, kalau menurut Alex. Sementara dia tak pernah merasa tanda tangan addendum. Dia akhirnya menang (tuntutan di DRC FIFA) agar Tira Persikabo membayar penuh," ujarnya.

APPI sebenarnya sudah mewanti-wanti PSSI saat hendak mengeluarkan SK tersebut. Sayangnya APPI juga tidak pernah dilibatkan PSSI dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan nasib pemain.

Andai dilibatkan, APPI tentunya akan memberikan saran-saran agar PSSI tidak mengambil keputusan yang di kemudian hari bakal menjadi masalah. Seperti dugaan APPI, kebijakan PSSI ini akhirnya memunculkan perselisihan-perselisihan antara pemain dan klub.

"PSSI ini posisinya menjadi corong, lebih menguntungkan klub. Seharusnya menjadi pihak yang netral untuk mengatur semua tertata rapi agar tak ada yang dirugikan. Tiba-tiba memutuskan pemotongan gaji dengan nilai 25 persen, itu kan nggak menguntungkan pemain. Dasar pemikirannya apa?" tutur Legal APPI Riza Hufaida.

"Setelah kompetisi (Liga 1 2021/2022) berjalan, kami juga pernah ke PSSI dan menyinggung SK mereka. 'Nah kan jadi masalah begini'. Tetapi PSSI tetap no respons saat itu," ucap Riyandi menimpali.

(Halaman selanjutnya, banyak kasus lain)