.webp)
Cabor Juga Minta Revisi Pembagian Anggaran Berdasarkan Prestasi
Selain itu, pengurus cabang olahraga meminta agar pemerintah merevisi pembagian anggaran berdasarkan prioritas di multievent dan raihan medalinya. Berkaca pelaksanaan pelatnas, dengan sistem cluster itu, pembinaan atlet elite dinilai tak bisa dilaksanakan secara kontinu.
"Ya tapi tak semuanya bertumpu di pemerintah dong. Makanya, kami akan lihat seperti apa. Kami sedang review tata kelola. Nah, yang tadi (cluster) itu masuk tata kelola, ini kita evaluasi soal anggarannya, manajemennya, semuanya," dia menjelaskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga akan bicara dengan cabornya. Misalnya, mereka mau melaksanakan pelatnas satu tahun, kemampuan negara hanya enam bulan. Nah, mana yang enam bulan itu yang akan cari jalan keluar," ujar politisi Golkar itu.
Berdasarkan skala prioritas, pemerintah membagi anggaran pelatnas SEA Games 2019 menjadi empat cluster. Cluster 1 merupakan cabor medali Olimpiade atau juara dunia, seperti bulutangkis dan angkat besi. Dengan modal itu, federasi yang menaungi menerima anggaran Rp 12-14 miliar.
Kemudian, cluster dua diisi cabang-cabang peraih medali emas Asian Games 2018, seperti dayung, pelatnas, dam tenis. Cabang olahraga ini dianggarkan menerima uang Rp 8-12 miliar.
Sementara itu, cluster tiga diisi oleh cabang olahraga dengan medali emas SEA Games dengan rincian Rp 6-8 miliar, dan cluster terakhir yang belum ada prestasinya, namun di single event khususnya Asia mereka meraih medali emas, jadi bisa dikirim ke SEA Games. Rincian anggarannya Rp 1,2-2 miliar.
Pembagian itu tak memuaskan pengurus cabang olahraga. Apalagi, dana diterima lewat dua termin, pertama 70 persen barulah setelah laporan pertanggungjawaban beres, dana dikucurkan lagi sebesar 30 persen.
(fem/fem)
