Soal Pengaturan Skor, Gede: Kalau PSSI Tidak Action, Percuma!

Jakarta - Direktur Persija Jakarta Gede Widiade menyebut pemberantasan kasus suap di sepakbola nasional butuh butuh kerja nyata dari PSSI berupa hukuman yang tegas.

Kasus dugaan pengaturan skor lagi-lagi mencuat di kompetisi Indonesia. Beberapa pertandingan Liga 1 dan Liga 2 dikabarkan diwarnai pengaturan skor. Gede menilai isu kasus pengaturan skor adalah hal biasa. Ramai sebentar, beberapa waktu kemudian lenyap. Itu dikarenakan tidak ada tindakan tegas dari PSSI.

"Match fixing di Indonesia sudah biasa, tapi apakah ada buktinya? Saya mantan lawyer. Ada orang mengaku maling, tapi didiamkan saja. Buat apa membicarakan, kalau maling mengaku tapi tidak ditangkap," kata Gede Widiade dalam diskusi PSSI Pers bertajuk Citra Negatif Sepakbola Nasional di Kemang, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Match fixing dan pengaturan skor itu pidana. Kalau bukan delik aduan harusnya polisi tangkap. Kalau delik aduan siapa yang merasa dirugikan. Kalau federasi tidak berani harusnya masyarakat melakukan class action, sangat mudah," sambungnya.

Baca juga: Sekjen PSSI Tak Kenal dan Belum Pernah Bertemu Vigit Waluyo

"Tapi biasa di Indonesia, teriak-teriak, sepuluh menit hilang. Dulu saya juga dituduh menerima suap ketika menjadi manajer SEA Games. Saya dituduh seseorang yang bersembunyi di balik benteng kuat. Lucunya lagi suapnya Rp 100 juta, sementara saya mengeluarkan miliaran untuk pembiayaan timnas. Saya harus tuntut? Saya tahu kredibilitas yang bikin isu, sama-sama saja."

Gede menegaskan sampai kapan pun kasus pengaturan skor akan tetap ada di sepakbola Indonesia. Sebabnya, PSSI tidak pernah melakukan aksi nyata memberantasnya, seperti membuat hukuman yang membuat jera kepada pelaku.

"Ini pertanyaan ke seribu ini, pasti tidak setujulah. Tapi kalau yang kayak kemarin satu peristiwa seperti yang kayak klub satu dengan yang lain sampai kapan, sampai kapan tidak terjadi kalau tidak ada action dari federasi juga percuma. Tapi dengan adanya hukuman dari kemarin, yang diberlakukan kepada siapapun ya pasti efek jeranya ada. Siapa yang tidak jera kalau dihukum kayak klub yang dihukum kayak teman-teman kami kemarin. Sekarang juga gitu Match fixing ini pernah tidak dieksekusi dengan hukuman yang membuat jera,"

Gede menganggap PSSI tidak boleh ragu melibatkan kepolisian untuk mengusut kasus suap ini agar ada hukum positif yang ditegakkan.

Baca juga: Gede Widiade Kenal Vigit Waluyo, tapi Tidak Dekat

"Kalau menurut saya lakukan dengan apa yang saat kejadian Persija dan Persib itu sangat efektif dan tidak muluk-muluk yang terlalu tinggi, lakukan inventigasi, itu masuk di dalam statuta, regulasi PSSI dan putuskan di Komdis dan kalau ada hukum positif laporkan kepolisian pasti efek jeranya ada."

"Siapa yang mau masuk penjara dua tahun atau tiga tahun, apalagi kalau nanti hukuman lebih dari lima tahun. Pasti ditahan, ditahan saja mereka sudah takut apalagi sudah terbukti dan terputuskan di pengadilan. Jadi saya sangat tidak menghendaki, untuk sekedar menjadi pemberitaan saja, diekesekusi secara bersama-sama lebih baik agar iklim persepakbolaan yang sudah bagus. Sebenarnya kalau liga itu lebih efektif kalau klub punya tiga komponen tadi satu prestasi, bisnis, dan hiburan. Sebuah klub itu harus menghibur penonton yang membayar," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria mengaku tidak bisa langsung membawa masalah pengaturan skor kepada pihak Kepolisian. Padahal dalam Undang-undang sudah tertulis jelas soal kasus suap masuk di UU nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap.

Baca juga: Pengaturan Skor Mencuat, PSSI Kok Enggak Gandeng Polisi?

(ads/mrp)