BNPB Dukung Pelaku Olahraga Dapat Diskresi Karantina, tapi...

BNPB disebut mendukung usulan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) memberi diskresi kepada pelaku olahraga terkait karantina. Tapi ada syaratnya.

Hal itu disampaikan Menpora Zainudin Amali, usai melakukan rapat tertutup dengan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), KONI Pusat, serta perwakilan cabang olahraga di Kantor Kemenpora, Rabu (19/1/2022).

Dalam rapat tersebut Menpora dan pihak terkait menerima informasi sekaligus keluhan dari para cabor yang melaksanakan kegiatan olahraga dari luar negeri, maupun staf yang akan meninjau Indonesia terkait menjadi tuan rumah penyelenggaraan olahraga.

Mereka khawatir, karantina yang lama akan merusak perfoma atlet, bahkan bukan tidak mungkin bakal mengancam kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan olahraga internasional.

Atas dasar itu pula, KOI mengusulkan untuk diberikan diskresi kepada pelaku olahraga agar diberi keringanan karantina atau minimal menggunakan sistem bubble (gelembung) agar performa atlet tetap terjaga sepulangnya mereka dari turnamen.

Merespons itu, baik BNPB dan Satgas COVID-19 memberikan sinyal positif. Mereka mendukung meskipun secara teknisnya belum ada keputusan terkait durasi waktu karantina yang ditetapkan dalam rapat sore tadi. Sebab, mereka menunggu adanya jaminan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Respons BNPB sangat mendukung dalam upaya dan memahami apa yang kita hadapi. Tapi secara teknisnya belum diputuskan berapa harinya, karena kami harus menyampaikan permohonan kepada pihak terkait dan saya disarankan untuk bisa menyampaikan surat kepada Bapak Presiden supaya agenda itu bisa dibahas di Ratas dalam waktu dekat sehingga mereka (BNPB) ada pegangan (jaminan)," kata Amali dalam jumpa pers virtualnya.

Menyoal kapan akan dibawa ke dalam Rapat Terbatas dengan Presiden RI, politikus Golkar itu belum dapat memastikan. Namun, ia meyakini respons orang nomor 1 di Indonesia bakal positif.

"Secepatnya saya akan menyampaikan aspirasi cabor dalam rapat terbatas kepada Bapak Presiden, kemudian ke Kementerian Kesehatan, serta pihak-pihak terkait," ujarnya.

"Kalau dari kami ingin secepatnya (Ratas). Jadi kami menghimpun apa yang berkembang dalam rapat tadi dan menyampaikan dalam bentuk surat. Tentu responsnya seperti apa kita tunggu. Pasti Bapak Presiden responsnya cepat, contoh seperti Mandalika kemarin, bahkan informasi Perbakin karena Ketua Umumnya sudah bertemu langsung dengan Presiden dalam acara lain, respons beliau cepat," Amali mengungkapkan.

"(Untuk itu) saya yakin respons cepat dari Bapak Presiden akan kami dapatkan," kata dia menambahkan.